BANJARBARU - Penganggaran dan perencanaan merupakan titik awal dimulainya proses pengadaan. Dua hal ini akan sangat mempengaruhi keberhasilan tahapan berikutnya. Ruang lingkup dalam tahapan ini meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan jenis pengadaan, penentuan cara pengadaan, penentuan waktu pemanfaatan, pemaketan dan konsolidasi, penentuan pembiayaan pengadaan, dan penyusunan spesifikasi teknis.
Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah sesuai ketentuan dan mencapai pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya, (Value for money), Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemprov Kalsel menggelar agenda khusus. Yakni, Optimalisasi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, Selasa (23/9/2025) di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru.
Bertindak sebagai Pembicara adalah Procurement Specialist, Samsul Ramli SSos MAP, CSCM, CMC, CPOf, CPSp, CCMS. Kegiatan ini dibuka Sekda Provinsi Kalsel, H Muhammad Syarifuddin MPd yang dibacakan oleh Kepala Biro PBJ Provinsi Kalsel, Dr Rahmaddin MY.
"Sekitar 65 persen dari total belanja APBD Provinsi Kalsel setiap tahunnya dialokasikan untuk pengadaan. Pada Tahun 2025, nilainya mencapai Rp6,4 triliun. Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa sektor Pengadaan, khususnya pada tahap Perencanaan, masih menyimpan kerawanan yang dapat membuka peluang terjadinya Inefisiensi hingga praktek korupsi," ungkap Rahmadin membacakan sambutan Sekdaprov Kalsel.
Karena itu, KPK mendorong penerapan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) melalui kerangka Monitoring, Controlling, Surveillance For Prevention (MCSP), serta rencana aksi pencegahan. Titik beratnya adalah memperkuat perencanaan pengadaan sebagai pintu awal pencegahan.
Untuk mendukung perubahan tersebut, ada tiga strategi penting yang perlu ditelankan. Yakni, transparansi, akuntabilitas, dan sinergi lintas perangkat daerah.
Transparansi, melalui keterbukaan data dan dokumen rencana umum pengadaan yang dapat diakses publik, misalnya melalui sirup.
Akuntabilitas, dengan pertanggungjawaban jelas atas setiap kebutuhan yang diajukan, dilengkapi data pendukung, alasan prioritas, estimasi anggaran, serta analisis risiko.
Sinergi lintas perangkat daerah, agar kebutuhan yang tumpang tindih dapat diintegerasikan demi kepentingan daerah secara menyeluruh.
Dengan strategi ini, diharapkan kita dapat memperkuat integritas dalam tata kelola Pemerintahan.
Editor : Fauzan Ridhani