BANJARBARU - Gedung Biru Radar Banjarmasin kedatangan tamu istimewa, Senin (9/12) pagi, Kepala Kanwil DJPb Kalsel Syafriadi dan Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan PIP Kemenkeu Muhammad Yusuf. Keduanya didampingi Kasi Bidang PPA II Bekti Hendri Atmoko , Analis Perbendaharaan Chandra Julihandono, Pelaksana Divisi Hukum Wisnu Cahyono, Sekretaris Kakanwil DJPb Gusti Sugiarti Putri dan Pelaksana Bagian Umum Afifah Maulida.
Sesuai namanya, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kalsel, selama ini bertugas merealisasikan dana transfer ke daerah (TKD) dari APBN ke pemerintah daerah, kementerian dan lembaga vertikal yang ada di Kalsel.
"Tahun ini, dari Rp3.300 triliun APBN, transfer ke Kalsel sebesar Rp39 triliun, dibagi untuk instansi vertikal Rp9,7 triliun dan selebihnya untuk pemerintah provinsi dan kabupaten kota," terang Syafriadi dalam pertemuannya dengan Direktur Radar Banjarmasin H Suriansyah Achmad.
Selain itu, TKD juga dibagi dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik, serta insentif.
Secara nasional, menurut Syafriadi serapan dana APBN di Kalsel sudah baik, bahkan tertinggi, yakni sudah 95 persen pada November tadi.
"DAU dan DBH sudah 100 persen, hanya DAK Fisik yang paling rendah, yakni baru 78 persen dari total sebesar Rp1,1 triliun," ujarnya.
Untuk itu, Kanwil DJPb Kalsel terus mendorong daerah-daerah untuk bisa segera menyerap dana DAK Fisik ini, di hari-hari terakhir tahun anggaran 2024 ini. Karena batas waktu pencairan dana DAK Fisik adalah pada tanggal 16 Desember 2024 pukul 17.00.
"Lewat waktu itu, tidak lagi ditanggung APBN, ya APBD yang bayar. DAK fisiknya hangus, APBD jadi tergerus," tambah Syafriadi.
Ia pun memberi update, sampai Senin (9/12) kemarin, Dana DAK Fisik yang terserap sudah mengalami peningkatan, yakni mencapai 80,81 persen, atau sudah terserap Rp869 miliar dari total Rp1,07 triliun.
Adapun Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan PIP Kemenkeu RI Muhammad Yusuf, menyampaikan kehadirannya di Kalsel kemarin adalah untuk menandatangani kerja sama dengan Koperasi Cipta Prima Sejahtera untuk penyaluran kredit Usaha Mikro (UMi).
"Ini adalah koperasi lokal pertama di Kalsel yang menjadi mitra pemerintah dalam penyaluran UMi," ujarnya.
UMi sendiri adalah kredit dengan nilai pinjamannya maksimal Rp20 juta. Penyaluran kredit ini dilakukan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), seperti Pegadaian, PNM dan Koperasi.
Editor: Ramli Arisno
Editor : Arief