BANJARMASIN – Lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Kalsel kian sesak. Dengan daya tampung hanya 4.382 orang, jumlah penghuni pada 15 unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan di Banua kini mencapai 8.463 orang atau hampir dua kali lipat kapasitas yang tersedia.
Data per 3 November 2026 menunjukkan tingkat hunian telah menembus 193 persen. Kondisi tersebut menjadi gambaran nyata masih beratnya persoalan overkapasitas yang membelit lapas dan rutan di daerah.
Kasus narkotika menjadi penyumbang terbesar penghuni. Dari total warga binaan yang ada, sebanyak 6.659 orang atau sekitar 78,7 persen merupakan pelaku kasus narkotika. Hampir delapan dari setiap sepuluh penghuni lapas dan rutan di Kalse berasal dari perkara narkoba.
Humas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Kalimantan Selatan, Arbiansyah, mengakui kelebihan kapasitas masih menjadi tantangan besar di sejumlah lapas dan rutan. "Overkapasitas itu masih terjadi. Namun kondisi tersebut tersebar dan tidak terpusat hanya pada satu UPT," ujarnya.
Menurutnya, salah satu langkah yang ditempuh untuk mengurangi kepadatan adalah melakukan redistribusi warga binaan dari UPT yang terlalu padat ke lapas atau rutan lain yang masih memiliki ruang hunian.
Upaya tersebut pernah dilakukan terhadap penghuni Lapas Kelas IIA Banjarmasin yang tingkat keterisiannya cukup tinggi. Sebagian warga binaan kemudian dipindahkan ke sejumlah UPT lain di Kalsel.
"Kalau ada UPT yang sudah terlalu padat, sebagian warga binaan dapat dipindahkan ke UPT lain yang masih memungkinkan untuk menambah penghuni. Ini yang terus kami lakukan untuk pemerataan," imbuhnya.
Namun demikian, kebijakan pemindahan tidak dapat dilakukan semata-mata berdasarkan ketersediaan ruang. Faktor sosial dan kedekatan dengan keluarga turut menjadi pertimbangan penting.
Arbiansyah mengatakan banyak warga binaan yang berharap tetap menjalani masa pidana di wilayah yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal keluarga. Pasalnya, jarak yang terlalu jauh dinilai akan menyulitkan keluarga melakukan kunjungan maupun memberikan dukungan selama proses pembinaan.
"Kedekatan dengan keluarga menjadi salah satu pertimbangan. Kalau terlalu jauh, keluarga akan kesulitan berkunjung. Karena itu penempatan warga binaan juga harus memperhatikan aspek tersebut," terangnya.
Di sisi lain, ketersediaan fasilitas pemasyarakatan di Kalsel juga belum merata. Dari 13 kabupaten/kota, terdapat 15 UPT pemasyarakatan yang beroperasi. Kabupaten Balangan menjadi satu-satunya daerah yang hingga kini belum memiliki lapas maupun rutan sendiri.
Kondisi di Kalimantan Selatan sejatinya sejalan dengan persoalan yang terjadi secara nasional. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyebut tingkat hunian lapas dan rutan secara nasional telah mencapai sekitar 185 persen dari kapasitas ideal.
Yusril menilai persoalan overkapasitas tidak akan pernah selesai apabila hanya mengandalkan pembangunan lapas baru. Menurutnya, akar masalah terletak pada tingginya jumlah narapidana yang terus masuk, terutama dari perkara narkotika.
"Kalau persoalan ini hanya diselesaikan dengan membangun lapas baru, sementara jumlah orang yang masuk terus bertambah, maka masalah kelebihan kapasitas akan terus berulang. Karena itu, kita perlu membenahi kebijakan pemidanaan, termasuk dalam penanganan perkara narkotika," tegasnya.
Pemerintah saat ini juga mendorong percepatan revisi Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tengah menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai bagian dari persiapan perubahan regulasi tersebut.
Salah satu substansi yang akan diperkuat ialah pembedaan perlakuan hukum antara bandar dan pengedar narkotika dengan pengguna yang merupakan korban penyalahgunaan. Melalui revisi itu, pengguna yang memenuhi kriteria tertentu diharapkan lebih diarahkan menjalani rehabilitasi ketimbang pemenjaraan.
"Kita harus bisa membedakan antara bandar atau pengedar narkotika dengan pengguna yang merupakan korban penyalahgunaan. Bagi mereka yang memenuhi kriteria sebagai korban penyalahgunaan, pendekatan rehabilitasi perlu lebih diutamakan daripada pemenjaraan," kata Yusril.
Editor : Muhammad Rizky