BANJARMASIN - Permintaan ikan haruan atau gabus di Banjarmasin terus melonjak. Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pekauman, penjualannya bahkan bisa mencapai satu ton sehari. Tingginya permintaan ini tak hanya berdampak pada harga, tetapi juga memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan pasokan ikan khas perairan rawa tersebut.
Haruan kini menjadi salah satu komoditas yang ikut menyumbang inflasi di Banjarmasin. Karena itu, pemerintah kota mulai memperketat pengawasan penangkapan dan perdagangan kalacingan alias anakan ikan haruan, sekaligus mendorong pengembangan budi daya untuk menjaga ketersediaannya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Banjarmasin yang dirilis Senin (2/11/2026), inflasi tahunan atau year on year (yoy) mencapai 5,04 persen. Ikan haruan memberikan andil sebesar 0,21 persen terhadap angka inflasi tersebut.
Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Banjarmasin, Hidayatul Fikri mengatakan pengawasan terhadap peredaran kalacingan perlu diperketat agar ikan-ikan tersebut memiliki kesempatan tumbuh hingga ukuran konsumsi. DKP3 rutin melakukan pemantauan ke pasar tradisional, sekaligus mengedukasi pedagang. Pengawasan juga melibatkan aparat penegak hukum, termasuk jajaran Polairud, untuk mengawal penerapan peraturan wali kota (perwali) terkait perlindungan anakan ikan haruan. "Kami berharap masyarakat juga kalau mengetahui hal-hal demikian (perdagangan kalacingan, red), cepat laporkan, agar dapat ditindaklanjuti," ujarnya, Kamis (5/11).
Menurut Fikri, penangkapan kalacingan secara terus-menerus berisiko mengganggu regenerasi populasi ikan. Jika tidak dikendalikan, kondisi ini dapat mengancam ketersediaan pasokan dalam jangka panjang.
Di sisi lain, Pemko Banjarmasin berupaya meningkatkan produksi melalui pengembangan budi daya. Namun, membudidayakan haruan bukan perkara mudah karena membutuhkan biaya operasional cukup besar dan waktu pemeliharaan relatif panjang. "Ikan haruan tidak bisa dikatakan ekonomis karena memakan biaya yang cukup besar. Satu tahun baru bisa siap panen," ungkapnya.
Meski demikian, arahan Wali Kota Banjarmasin untuk mendorong budi daya haruan akan tetap direalisasikan. DKP3 berencana menggandeng pembudi daya binaan pemerintah dan pihak swasta. Program ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga diharapkan membantu mengendalikan inflasi melalui penguatan pasokan ikan lokal.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah membagikan bibit haruan kepada kelompok pembudi daya dan masyarakat. Penebaran bibit direncanakan pada triwulan II 2027, sekitar April hingga Agustus, dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). "Kita akan sebar bibit haruan untuk setidaknya mengendalikan inflasi," katanya.
Jadwal tersebut masih memungkinkan dimajukan apabila kondisi cuaca mendukung. Pemerintah ingin memastikan penebaran bibit dilakukan pada waktu yang tepat agar budi daya dapat berjalan optimal.
Besarnya permintaan haruan tergambar dari aktivitas perdagangan di TPI Pekauman. Salah seorang pedagang, Muhammad Nur menyebut penjualan ikan tersebut di tempatnya bisa mencapai satu ton sehari, bahkan lebih.
"Sangat banyak peminatnya, terutama pedagang luar Banjarmasin yang akan menjual lagi untuk diecer," ujarnya.
Pembeli berasal dari sejumlah daerah, seperti Pelaihari, Martapura, dan Sungai Danau. Pedagang dari Pelaihari dan Martapura bahkan bisa membeli sekitar 200 kilogram setiap hari.
Aktivitas perdagangan berlangsung hampir sepanjang hari. Pedagang besar biasanya berbelanja pada tengah malam, sedangkan pedagang pengecer datang pada sore hari. Saat ini, harga haruan berada di kisaran Rp75 ribu per kilogram.
Tingginya transaksi tersebut memperlihatkan besarnya ketergantungan pasar terhadap pasokan haruan. Jika permintaan terus meningkat tanpa diimbangi regenerasi dan produksi yang memadai, ketersediaan ikan ini berisiko semakin tertekan.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin, Noorsyahdi mengatakan kenaikan inflasi berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok ekonomi bawah pada desil 1 dan 2. Untuk mengendalikan inflasi, Pemko Banjarmasin menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya memperkuat kerja sama antardaerah guna menjaga pasokan komoditas pangan.
Salah satu rencana kerja sama yang disiapkan adalah dengan Kabupaten Subang, Jawa Barat, untuk memenuhi kebutuhan beras. "Untuk Banjarmasin cara mengatasinya, nanti kita akan melaksanakan kerja sama antardaerah. Insya Allah atas persetujuan dan arahan dari Pak Wali Kota," ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga menggencarkan pasar murah dengan menyediakan kebutuhan pokok bersubsidi agar masyarakat bisa memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau.
Namun, untuk komoditas haruan, menjaga stabilitas harga dan pasokan membutuhkan langkah lebih dari sekadar operasi pasar. Pengawasan penangkapan anakan, pengembangan budi daya, serta keterlibatan masyarakat menjadi kunci agar ikan yang banyak diminati ini tidak semakin sulit diperoleh pada masa mendatang.
Editor : Muhammad Rizky