RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menyetujui pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Tanah Bumbu tentang penanggulangan kemiskinan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Tanah Bumbu, Selasa (6/10/2026). Pendapat Pemerintah Daerah yang mewakili Bupati Kabupaten Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif dibacakan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Eryanto Rais.
Pemerintah Daerah menilai kedua Raperda tersebut dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.
Untuk Raperda Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat agar program pengentasan kemiskinan tepat sasaran.
Basis data sosial dan ekonomi berbasis by name by address dinilai diperlukan untuk mendukung penyaluran bantuan dan program pemberdayaan masyarakat. Penanggulangan kemiskinan juga diarahkan melibatkan pemerintah desa, masyarakat, serta dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Sementara itu, Raperda Pengembangan SDM diarahkan tidak hanya mengatur pendidikan formal. Pemerintah daerah mendorong pengembangan keterampilan kerja, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemampuan masyarakat menyesuaikan diri dengan kebutuhan sektor strategis daerah.
Sektor yang disebut antara lain industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan ekonomi digital.
Pemerintah daerah juga mendorong penguatan kompetensi aparatur melalui sistem pembelajaran terintegrasi, termasuk pengembangan konsep Corporate University di lingkungan Pemkab Tanah Bumbu.
Dalam pembahasan Raperda Pengembangan SDM, pemerintah daerah mengusulkan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan dunia usaha. Sinergi tersebut diarahkan untuk menyesuaikan pengembangan kompetensi SDM dengan kebutuhan pembangunan dan dunia kerja di Tanah Bumbu.
Editor : Fauzan Ridhani