RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, berdasarkan pemetaan wilayah, angka prevalensi stunting tertinggi saat ini tercatat berada di Kabupaten Banjar yang mencapai 32,4 persen. Posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan angka 27,6 persen, disusul Kota Banjarmasin sebesar 26,4 persen.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemprov Kalsel menggencarkan aksi konvergensi lintas sektor melalui perencanaan penganggaran khusus penanganan stunting. Berbagai dinas dan lembaga bergerak secara terpadu mengintervensi program dari pelbagai lini.
Dinas P3AKB menginisiasi pemberian paket bantuan langsung bagi Keluarga Risiko Stunting (KRS). Di sisi pencegahan dan kesehatan dasar, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, serta Puskesmas masif menggelar sosialisasi perubahan perilaku, gaya hidup sehat, gizi seimbang, hingga pemberian tablet tambah darah dan makanan tambahan bagi ibu hamil serta remaja putri.
Upaya menekan angka perkawinan anak juga ditempuh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) bersama Bappeda, Dinas Kesehatan, dan DP3AKB melalui koordinasi intensif dengan para pemuka agama.
Dari sektor infrastruktur dasar, Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memperluas jaringan perpipaan air bersih dan sanitasi layak.
Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) ditugaskan melakukan kajian mendalam terhadap efektivitas kebijakan stunting yang berjalan.
Kerja keras dan sinergi antarlembaga ini membuahkan apresiasi dari pemerintah pusat. Kalimantan Selatan berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri berupa alokasi Dana Insentif sebesar Rp3 miliar atas keberhasilan percepatan penanganan stunting.
"Dana insentif sebesar Rp3 miliar tersebut diperuntukkan kembali untuk mendukung program-program stunting yang memang dirasakan langsung manfaatnya bagi kelompok sasaran," ujar Suprapti. (she/al/ris)
Editor : Arief M