RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, AMUNTAI – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) mulai mematangkan rencana pengembangan wilayah terpadu atau Integrated Area Development (IAD). Program ini diarahkan untuk mengintegrasikan potensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan infrastruktur agar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Langkah tersebut dibahas dalam Forum Diskusi Terarah (FGD) Penyusunan Rencana Induk (Master Plan) sekaligus Rencana Aksi Draf Pengembangan Wilayah Terpadu (IAD) Kabupaten HSU di Mess Negara Dipa, Kamis (1/10).
Kegiatan dibuka Bupati HSU H. Sahrujani. Hadir Sekda HSU Adi Lesmana, perwakilan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Balai Perhutanan Sosial (BPS) Banjarbaru, Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (PUPS) Direktorat Jenderal Kementerian Kehutanan, serta Global Green Growth Institute (GGGI) Indonesia.
Turut hadir Kepala Bapperida HSU, sejumlah kepala SKPD, kepala desa, dan undangan lainnya.
Dalam arahannya, Sahrujani menyebut HSU memiliki modal pembangunan yang khas. Mulai sistem rawa, kawasan perhutanan sosial, kerajinan, pertanian, hingga sektor wisata.
Namun, potensi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia (SDM), teknologi produksi, akses pasar, infrastruktur, hingga koordinasi lintas sektor.
“Persoalan ini harus dijawab dengan semangat Bangkit. Potensi yang ada tidak boleh berhenti sekadar sebagai potensi, melainkan harus bangkit menjadi kekuatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Sahrujani.
Menurut dia, dokumen IAD tidak boleh berdiri sendiri. Rencana tersebut harus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah dan diterjemahkan ke dalam program kerja perangkat daerah.
Dengan begitu, potensi unggulan HSU bisa dikembangkan secara lebih terarah dan memiliki nilai tambah bagi masyarakat.
Sahrujani juga mendorong penguatan rantai nilai ekonomi, terutama pada sektor perikanan dan kerajinan. Produk lokal diharapkan tidak hanya dipasarkan sebagai bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah melalui peningkatan kualitas, inovasi, dan kemasan.
“Kita ingin membangun ekosistem yang utuh: sumber daya alam yang lestari, masyarakat yang kuat, kelembagaan yang kokoh, usaha bernilai tambah, iklim terbuka bagi investasi, serta peningkatan pendapatan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya kemitraan dalam menjalankan program tersebut. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Lembaga pendamping dan masyarakat harus memiliki peran yang jelas agar pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan.
“Draf IAD ini tidak boleh hanya bagus di atas kertas, melainkan harus hidup di lapangan dan dirasakan manfaatnya,” katanya.
Sementara itu, Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Kalsel Annisa Murni mengatakan, IAD Perhutanan Sosial memiliki sejumlah tujuan strategis. Salah satunya mendorong pengelolaan hutan secara lestari, pemulihan ekosistem, penguatan kawasan penyangga, serta perlindungan lingkungan melalui pendekatan ekonomi hijau.
Selain itu, IAD diarahkan untuk menyatukan program ekonomi, sosial, lingkungan, dan infrastruktur dalam satu bentang alam. Perencanaan tersebut juga diselaraskan dengan RPJMD dan rencana pembangunan daerah.
“Memperkuat akses kelola masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat serta membantu mengatasi ketimpangan hak dan penggunaan lahan,” ujar Annisa.
Melalui penyusunan master plan dan rencana aksi tersebut, Pemkab HSU berharap pengembangan wilayah tidak berjalan secara parsial. Setiap sektor dapat saling terhubung sehingga potensi daerah berkembang sekaligus tetap menjaga keberlanjutan lingkungan.
Editor : Tia Lalita Novitri