RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu meminta perangkat daerah mengevaluasi standar pelayanan publik agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan dalam Workshop Standar Pelayanan Perangkat Daerah yang digelar Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu di Pendopo Kantor Bupati, Batulicin, Rabu (23/9).
Workshop tersebut diikuti 180 peserta dari perangkat daerah, instansi pelayanan publik, dan perwakilan sekolah. Kegiatan menghadirkan narasumber dari Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Rachmat.
Kepala Bagian Organisasi Setda Tanah Bumbu Muhammad Arif Rahman Hakim mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan menyegarkan kembali pemahaman perangkat daerah mengenai penyusunan standar pelayanan.
Menurut dia, workshop juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemkab Tanah Bumbu.
"Tujuan utama workshop adalah untuk merefresh kembali pemahaman perangkat daerah tentang penyusunan standar pelayanan," katanya.
Sementara itu, Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Tanah Bumbu M. Putu Wisnu Wardhana mengatakan, standar pelayanan diperlukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat.
Kepastian tersebut mencakup jenis pelayanan, persyaratan, prosedur, hingga mekanisme pengaduan.
"Standar pelayanan merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai jenis pelayanan, persyaratan, prosedur, mekanisme pengaduan, serta berbagai aspek lainnya," ujarnya saat membacakan sambutan bupati.
Ia meminta perangkat daerah memastikan standar pelayanan yang telah ditetapkan masih relevan dengan kondisi saat ini.
Standar tersebut, lanjutnya, juga harus mudah dipahami dan diakses masyarakat, transparan, serta dapat diterapkan oleh petugas pelayanan.
Pemkab Tanah Bumbu juga mendorong pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, transparan, pasti, ramah, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Wisnu, workshop tersebut menjadi forum untuk menyamakan pemahaman perangkat daerah dalam penyusunan, penetapan, penerapan, pemantauan, dan evaluasi standar pelayanan.
Evaluasi diperlukan agar standar pelayanan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi dapat diterapkan dalam pelayanan kepada masyarakat.
"Dengan pelayanan publik yang semakin baik, kita tidak hanya meningkatkan kepuasan masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," katanya.
Editor : Tia Lalita Novitri