RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARBARU – Sebagai bentuk protes atas meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta krisis kabut asap yang menyelimuti wilayah Kalsel, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Kerakyatan Wilayah Kalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Kalsel Lumpuh di depan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Rabu (30/9) sore.
Aksi sempat memanas. Massa mahasiswa berupaya memaksa masuk ke area kantor gubernur untuk mencari Gubernur Kalsel, Muhidin, yang tak kunjung menemui mereka. Aksi saling dorong dengan aparat keamanan pun tak terhindarkan. Situasi baru mereda setelah massa dipersilakan masuk ke halaman kantor untuk menyampaikan orasi.
Spanduk bernada kritik keras turut dibentangkan, di antaranya bertuliskan: “Asap Pekat, Janji Pucat”, “Rakyat Kena ISPA, Pejabat Berpesta, Kalimantan Berduka”, serta “Kalimantan Menjerit, Listrik Sulit”.
Menariknya, saat orasi berlangsung hujan deras mengguyur lokasi aksi. Namun, mahasiswa tetap bertahan, berorasi di bawah guyuran hujan sembari menyuarakan tuntutan mereka. Sekdaprov Kalsel, Syarifudin, bersama Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, akhirnya keluar menemui massa. Duduk lesehan bersama mahasiswa, mereka mendengarkan aspirasi yang disampaikan.
Syarifudin menjelaskan ketidakhadiran Gubernur Muhidin karena sedang berada di Jakarta. Ia menegaskan pemerintah provinsi tidak tinggal diam dalam penanganan karhutla. "Pak Gubernur (Muhidin) beliau meminta maaf tidak bisa hadir karena ada kegiatan di Jakarta, beliau meminta kita untuk mewakilkan," ujar Sekda di hadapan para mahasiswa.
Syarifudin menuturkan bahwa Pemprov Kalsel sangat mengapresiasi masukan serta kritik yang disampaikan oleh para mahasiswa. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak tinggal diam dan terus berupaya maksimal memadamkan titik api di lapangan.
"Kita mengapresiasi apa yang disampaikan oleh para mahasiswa dan kita terima kasih atas kritik yang disampaikan. Pemerintah Provinsi selalu berusaha. Ini adalah suatu bencana alam, tapi kita terus berupaya. Alhamdulillah hujan yang turun ini hasil operasi modifikasi cuaca. Mudah-mudahan bisa terus kita tingkatkan,” ujarnya.
Adapun, tuntutan Aliansi BEM se-Kalsel adalah, mendesak pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional untuk karhutla di Kalimantan. Selain itu menuntut Pemprov Kalsel mengambil langkah konkret agar Kalsel bebas karhutla dan kabut asap dalam 3 minggu.
Jika tuntutan tidak dipenuhi, mahasiswa mendesak Gubernur Muhidin mundur dari jabatannya. Mahasiswa juga menuntut pemulihan wilayah terdampak, kompensasi warga, serta evaluasi pejabat yang dianggap gagal.
Selain persoalan Karhutla, mahasiswa juga menuntut penindakan tegas terhadap penyelewengan BBM bersubsidi di SPBU/SPBN. Jika masalah BBM tidak dituntaskan, mahasiswa menuntut pimpinan Pertamina Patra Niaga Kalsel dan Kapolda Kalsel mundur. Selain itu, mahasiswa juga mendesak kompensasi tagihan air bersih bagi konsumen terdampak krisis.
Aksi ditutup secara tertib setelah berkas tuntutan resmi diserahkan kepada perwakilan Pemprov Kalsel dan DPRD Kalsel. Mahasiswa memberi tenggat waktu tiga minggu untuk pemerintah menindaklanjuti tuntutan tersebut.
Editor : Arief M