RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Paringin - Rencana aktivitas penambangan dan peremukan batu gamping oleh PT Bumi Alam Seraya (BASR) mulai memasuki tahap penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Perusahaan saat ini tengah melakukan survei di delapan desa di Balangan yang menjadi sasaran operasional.
Kedelapan wilayah tersebut meliputi Desa Murung Ilung, Balang, Hukai, Pamurus, Gulinggang, Tawahan, Sungai Batung, dan Tigarun. Survei ini bertujuan untuk memetakan kondisi dasar warga, mulai dari demografi, ekonomi, hingga aspek sosial budaya.
Merespons tahap awal kegiatan perusahaan tersebut, Tokoh Agama sekaligus Pimpinan Ponpes Nurussalam Sungai Batung, Guru Abdullah Bakhiet, memberikan peringatan tegas. Ia meminta PT BASR tidak menutup mata terhadap warga di wilayah ring satu.
"Perusahaan yang beroperasi di wilayah Balangan, khususnya yang berada di Desa Sungai Batung dan desa-desa sekitarnya sebagai wilayah Ring 1, harus benar-benar memperhatikan keberadaan serta kebutuhan masyarakat setempat," tegas Guru Abdullah Bakhiet.
Ia mengingatkan agar aktivitas perusahaan tidak sekadar mengeruk keuntungan dan mengejar target operasi, tetapi juga membawa kesejahteraan riil bagi masyarakat di sekelilingnya.
"Kehadiran perusahaan idealnya tidak hanya memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang berada paling dekat dengan wilayah operasional," tambahnya.
Ia pun mengutip prinsip dasar dalam Islam untuk mengingatkan pihak manajemen. "Khairunnas anfa’ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadikan keberadaan perusahaan sebagai bagian dari upaya menghadirkan kemanfaatan bagi masyarakat," pesannya.
Warga dan tokoh masyarakat juga menyampaikan tiga tuntutan krusial. Pertama, masyarakat meminta setiap dialog antara warga dan PT BASR dihadiri langsung oleh pengambil keputusan.
"Masyarakat berharap forum tidak sekadar menjadi ruang untuk menampung aspirasi, tetapi juga dapat menghasilkan tindak lanjut yang jelas terhadap berbagai persoalan maupun usulan warga," ujar salah satu perwakilan masyarakat.
Kedua, warga mendesak adanya kesepakatan tertulis (MoU) terkait prioritas rekrutmen tenaga kerja lokal. Perusahaan diminta tidak menjadikan "pengalaman kerja" sebagai alibi untuk menyingkirkan pelamar dari desa sekitar.
"Bagi warga Ring 1 yang belum memiliki pengalaman, perusahaan diharapkan dapat memberikan pembinaan atau pelatihan terlebih dahulu, sehingga mereka mendapat kesempatan untuk diprioritaskan," desak warga.
Ketiga, masyarakat menuntut agar penyaluran dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) direalisasikan dalam bentuk program yang konkret. Mereka secara tegas menolak jika CSR nantinya hanya sebatas kegiatan seremonial tanpa menyentuh kebutuhan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.
Editor : Sutrisno