RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Banjarbaru – Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada tahun 2025 mencatatkan tren positif. Angka IPM Banua berhasil menyentuh 76,10 atau masuk dalam kategori Tinggi.
Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 0,91 poin bila dibandingkan dengan IPM tahun 2024 yang berada di angka 75,19.
Kenaikan tersebut didorong oleh perbaikan secara merata pada seluruh komponen pembentuk IPM, yakni sektor kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel Suprapti Tri Astuti menegaskan bahwa peningkatan ini merupakan buah dari perbaikan kinerja pembangunan lintas sektor yang terus dikawal pemerintah daerah.
"Secara kebijakan, kenaikan IPM ini menunjukkan perbaikan hasil pembangunan lintas sektor di Kalimantan Selatan. Seluruh komponen pembentuknya membaik, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga standar hidup layak masyarakat," ujarnya.
Dari dimensi kesehatan, Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir di Kalsel meningkat 0,31 tahun dari 74,18 tahun pada 2024 menjadi 74,49 tahun pada 2025.
Di sektor pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) naik 0,25 tahun dari 12,87 tahun menjadi 13,12 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) naik 0,19 tahun dari 8,62 tahun menjadi 8,81 tahun.
Kualitas standar hidup layak turut terdorong melalui pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan, naik Rp358 ribu dari Rp13,399 juta menjadi Rp13,757 juta per orang per tahun.
Peta capaian antarwilayah di Kalsel juga menunjukkan perkembangan signifikan. Dua wilayah perkotaan, yaitu Kota Banjarbaru dengan skor 82,20 dan Kota Banjarmasin dengan skor 80,88, berhasil mempertahankan serta meraih status Sangat Tinggi.
Sementara itu, 11 kabupaten lainnya di Kalsel kompak memegang status Tinggi.
Terkait indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan sebesar Rp13,757 juta per tahun atau secara aritmetika setara Rp1,15 juta per bulan, Bappeda Kalsel meluruskan persepsi publik agar tidak mengartikannya sebagai pendapatan tunai.
Angka tersebut merupakan indikator konsumsi yang disesuaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), bukan rerata gaji bulanan, bukan pendapatan rumah tangga, dan bukan pula batas garis kemiskinan.
Berkorelasi Positif dengan Kesejahteraan
Sementara itu, Kepala Bappeda Kalsel, Suprapti Tri Astuti mengingatkan bahwa kenaikan angka IPM tidak boleh ditafsirkan secara tunggal untuk mengukur tingkat kesejahteraan atau mengklaim hilangnya masalah sosial di daerah.
Menurutnya, evaluasi keberhasilan pembangunan wajib dibaca secara simultan bersama data pendukung lainnya.
"Peningkatan IPM ini berkorelasi positif dengan perbaikan kesejahteraan, namun evaluasi tidak boleh berhenti pada angka IPM semata. Kita tetap harus membaca IPM bersamaan dengan data kemiskinan, ketimpangan, tingkat pengangguran terbuka, kualitas pekerjaan, angka stunting, hingga kesenjangan layanan di wilayah terpencil," tegasnya.
Untuk menjaga tren positif tersebut, Pemprov Kalsel mengintervensi pembangunan melalui tiga jalur utama secara paralel.
Pada sektor kesehatan, fokus diarahkan pada penguatan layanan primer, kesehatan ibu dan anak, pencegahan stunting, pemerataan tenaga medis, dan sistem rujukan wilayah terisolir.
Di sektor pendidikan, pemprov memprioritaskan pencegahan putus sekolah, peningkatkan transisi SMP ke SMA/SMK, bantuan siswa rentan, serta penyesuaian sarana belajar di wilayah pesisir, rawa, dan pegunungan.
Sedangkan untuk menjaga daya beli, pemerintah menggenjot penciptaan lapangan kerja produktif, pembinaan UMKM, penyaluran perlindungan sosial berbasis by name by address, hingga pengendalian inflasi pangan.
Pemprov Kalsel memastikan tata kelola anggaran ke depan akan terus difokuskan pada pemantauan hasil nyata yang langsung dirasakan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota.