RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Kepala Bappeda Kalsel, Suprapti Tri Astuti mengingatkan bahwa kenaikan angka IPM tidak boleh ditafsirkan secara tunggal untuk mengukur tingkat kesejahteraan atau mengklaim hilangnya masalah sosial di daerah.
Menurutnya, evaluasi keberhasilan pembangunan wajib dibaca secara simultan bersama data pendukung lainnya.
"Peningkatan IPM ini berkorelasi positif dengan perbaikan kesejahteraan, namun evaluasi tidak boleh berhenti pada angka IPM semata. Kita tetap harus membaca IPM bersamaan dengan data kemiskinan, ketimpangan, tingkat pengangguran terbuka, kualitas pekerjaan, angka stunting, hingga kesenjangan layanan di wilayah terpencil," tegasnya.
Untuk menjaga tren positif tersebut, Pemprov Kalsel mengintervensi pembangunan melalui tiga jalur utama secara paralel.
Pada sektor kesehatan, fokus diarahkan pada penguatan layanan primer, kesehatan ibu dan anak, pencegahan stunting, pemerataan tenaga medis, dan sistem rujukan wilayah terisolir.
Di sektor pendidikan, pemprov memprioritaskan pencegahan putus sekolah, peningkatkan transisi SMP ke SMA/SMK, bantuan siswa rentan, serta penyesuaian sarana belajar di wilayah pesisir, rawa, dan pegunungan.
Sedangkan untuk menjaga daya beli, pemerintah menggenjot penciptaan lapangan kerja produktif, pembinaan UMKM, penyaluran perlindungan sosial berbasis by name by address, hingga pengendalian inflasi pangan.
Pemprov Kalsel memastikan tata kelola anggaran ke depan akan terus difokuskan pada pemantauan hasil nyata yang langsung dirasakan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota. (she/al/ris)