RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARBARU – Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada tahun 2025 mencatatkan tren positif. Angka IPM Banua berhasil menyentuh 76,10 atau masuk dalam kategori Tinggi.
Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 0,91 poin bila dibandingkan dengan IPM tahun 2024 yang berada di angka 75,19.
Kenaikan tersebut didorong oleh perbaikan secara merata pada seluruh komponen pembentuk IPM, yakni sektor kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel Suprapti Tri Astuti menegaskan bahwa peningkatan ini merupakan buah dari perbaikan kinerja pembangunan lintas sektor yang terus dikawal pemerintah daerah.
"Secara kebijakan, kenaikan IPM ini menunjukkan perbaikan hasil pembangunan lintas sektor di Kalimantan Selatan. Seluruh komponen pembentuknya membaik, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga standar hidup layak masyarakat," ujarnya.
Dari dimensi kesehatan, Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir di Kalsel meningkat 0,31 tahun dari 74,18 tahun pada 2024 menjadi 74,49 tahun pada 2025.
Di sektor pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) naik 0,25 tahun dari 12,87 tahun menjadi 13,12 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) naik 0,19 tahun dari 8,62 tahun menjadi 8,81 tahun.
Kualitas standar hidup layak turut terdorong melalui pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan, naik Rp358 ribu dari Rp13,399 juta menjadi Rp13,757 juta per orang per tahun.
Peta capaian antarwilayah di Kalsel juga menunjukkan perkembangan signifikan. Dua wilayah perkotaan, yaitu Kota Banjarbaru dengan skor 82,20 dan Kota Banjarmasin dengan skor 80,88, berhasil mempertahankan serta meraih status Sangat Tinggi.
Sementara itu, 11 kabupaten lainnya di Kalsel kompak memegang status Tinggi.
Terkait indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan sebesar Rp13,757 juta per tahun atau secara aritmetika setara Rp1,15 juta per bulan, Bappeda Kalsel meluruskan persepsi publik agar tidak mengartikannya sebagai pendapatan tunai.
Angka tersebut merupakan indikator konsumsi yang disesuaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), bukan rerata gaji bulanan, bukan pendapatan rumah tangga, dan bukan pula batas garis kemiskinan. (she/al/ris)