RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, JAKARTA – Upaya Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Pemkab HSU) menjaga stabilitas harga mendapat perhatian di tingkat nasional. HSU masuk dalam nominasi penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) atas kinerja pengendalian inflasi daerah.
Kabar tersebut mengemuka saat Bupati HSU, H Sahrujani menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9/2026).
Rakornas tersebut dirangkaikan dengan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2026.
Masuknya HSU dalam nominasi TPID menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah daerah. Penilaian dan pemberian penghargaan TPID dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat.
Bagi Pemkab HSU, nominasi tersebut tidak sekadar menjadi pengakuan atas kinerja yang telah dilakukan. Momentum tersebut juga menjadi dorongan untuk memperkuat langkah pengendalian inflasi, terutama dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat.
"Ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus memperkuat pengendalian inflasi, terutama memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia dan terjangkau," ujar H Sahrujani.
Rakornas tahun ini mengangkat tema "Penguatan Ketahanan Pangan dan Perluasan Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Stabilitas Harga dan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi."
Forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, memastikan kelancaran distribusi, serta memperluas digitalisasi keuangan daerah.
Sejumlah pejabat nasional turut hadir dalam agenda tersebut, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi.
Bagi HSU, pengendalian inflasi menjadi bagian dari upaya memastikan kebijakan pemerintah berdampak langsung terhadap masyarakat. Stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi salah satu perhatian penting karena berkaitan dengan daya beli masyarakat.
Sahrujani menilai masuknya HSU dalam nominasi penghargaan TPID harus menjadi pemacu bagi seluruh jajaran untuk meningkatkan kinerja. Koordinasi antarpemangku kepentingan juga dinilai perlu terus diperkuat agar berbagai langkah pengendalian inflasi berjalan konsisten.
"HSU Bangkit kita ingin bukan hanya menjadi tagline, tetapi terlihat dari kerja nyata dan hasil yang dirasakan masyarakat," tegasnya.
Menurut dia, perhatian pemerintah pusat terhadap HSU melalui proses nominasi tersebut menjadi penyemangat untuk terus memperbaiki kinerja pemerintahan.
"Ketika pemerintah pusat memberikan perhatian dan memasukkan HSU dalam nominasi tingkat nasional, tentu ini menjadi penyemangat bagi kita untuk terus bekerja dan berbuat lebih baik," ujarnya.
Nominasi TPID tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Pemkab HSU untuk melanjutkan berbagai langkah pengendalian inflasi. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dan dapat dijangkau masyarakat.
Semangat tersebut sejalan dengan HSU Bangkit yang diarahkan pemerintah daerah untuk mendorong kinerja pemerintahan yang semakin terukur serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Editor : Fauzan Ridhani