RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Amuntai – Berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah menjadi perhatian Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).
Mulai persoalan bahan bakar minyak (BBM), kelangkaan LPG 3 kilogram, hingga dampak asap dan kekeringan jadi sorotan.
Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi FKDM Kabupaten HSU di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) HSU, Rabu (23/9).
Kepala Bakesbangpol HSU H Amberani mengatakan, deteksi dini penting dilakukan untuk mencegah persoalan berkembang menjadi gangguan yang lebih besar.
“Kenapa harus dideteksi? Karena mencegah lebih baik daripada sudah terjadi,” ujarnya.
Menurut dia, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan membuat upaya deteksi dini perlu dilakukan secara berkelanjutan. Termasuk di daerah, berbagai potensi gangguan harus diidentifikasi sejak awal agar dapat segera ditindaklanjuti.
Amberani menyebut, berdasarkan pemantauan tim dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kondisi HSU hingga kini relatif kondusif. Terutama terkait potensi radikalisme, terorisme, maupun konflik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Namun, kondisi tersebut bukan berarti kewaspadaan bisa diturunkan. Sebab, terdapat sejumlah persoalan sosial dan ekonomi yang berpotensi memengaruhi kehidupan masyarakat.
Salah satunya persoalan BBM. Menurut Amberani, masalah BBM memiliki cakupan yang luas karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat.
“BBM ini problem lintas batas. Dari sisi ekonomi dan kehidupan masyarakat, BBM sangat penting karena dengan BBM masyarakat bisa bekerja dan menghidupi keluarga,” jelasnya.
Selain BBM, kondisi kemarau yang memicu kekeringan dan persoalan asap juga menjadi perhatian. Dua kondisi tersebut dinilai perlu dipantau karena dapat berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.
Sementara itu, Ketua FKDM HSU H Noor Hilham mengatakan, selain BBM, persoalan distribusi LPG 3 kilogram juga masih menjadi perhatian di tengah masyarakat.
Menurut dia, sejumlah persoalan lain yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat juga perlu masuk dalam pemantauan FKDM. Salah satunya praktik penyetruman ikan yang termasuk dalam kategori penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing.
“Selain BBM, LPG 3 kilogram juga masih menjadi permasalahan. Termasuk penyetruman ikan yang masuk dalam illegal fishing,” katanya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kabid Ekososbud Agama dan Wasnas Bakesbangpol HSU Dr Hatmiati, Ketua MUI HSU KH Said Masrawan, Ketua KNPI HSU Saleh Maulana, serta sejumlah anggota FKDM Kabupaten HSU.
Forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarelemen dalam membaca berbagai perkembangan di masyarakat.
Dengan deteksi lebih awal, potensi persoalan diharapkan dapat ditangani sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih luas.
Editor : Sutrisno