RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, AMUNTAI – Pelaporan Pemerintahan yang masih tersebar di berbagai perangkat daerah menjadi salah satu tantangan dalam mempercepat evaluasi kinerja.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Pemkab HSU) mulai menyiapkan solusi digital melalui SEPEDA (Sistem Pelaporan Daerah Terintegrasi).
Proyek perubahan tersebut digagas Drs Khairussalim, peserta Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2026. SEPEDA dirancang untuk menyatukan proses pelaporan agar lebih tertib, cepat, terdokumentasi, dan mudah dipantau.
Selama ini, proses pelaporan antarpihak masih menghadapi sejumlah persoalan. Data dapat tersebar, format yang digunakan berbeda, sementara koordinasi dan penyampaian dokumen membutuhkan waktu.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan SEPEDA dikembangkan.
Mengusung semangat “Satu Data, Satu Sistem, Percepatan Kinerja Daerah”, aplikasi tersebut tidak sekadar menjadi tempat memasukkan laporan. SEPEDA dirancang sebagai sistem yang mengintegrasikan proses pelaporan sejak penginputan data hingga evaluasi dan tindak lanjut.
Drs Khairussalim menjelaskan sistem tersebut menyediakan sejumlah fitur yang mendukung proses pelaporan secara lebih terstruktur.
Mulai dari input data, unggah bukti dukung, verifikasi, dashboard monitoring, evaluasi, hingga tindak lanjut atas hasil koreksi.
“SEPEDA tidak hanya menjadi sarana pelaporan, tetapi juga mendorong perubahan cara kerja menjadi lebih terintegrasi, terdokumentasi, dan mudah dipantau,” jelasnya pada media ini Selasa (22/6/2026).
Dengan sistem tersebut, perkembangan pelaporan dari perangkat daerah dapat dipantau secara lebih cepat. Data dan dokumen pendukung juga tersimpan dalam satu sistem sehingga proses verifikasi dan evaluasi dapat dilakukan secara lebih terarah.
Keberadaan dashboard monitoring menjadi salah satu bagian penting dalam sistem. Melalui fasilitas tersebut, perkembangan pelaporan dapat diketahui tanpa harus menunggu proses koordinasi berulang secara manual.
SEPEDA juga membuka ruang untuk mempercepat tindak lanjut apabila ditemukan kekurangan atau koreksi dalam pelaporan. Dengan demikian, proses evaluasi tidak berhenti pada penyampaian laporan, tetapi dapat berlanjut hingga perbaikan.
Proyek perubahan ini diharapkan mampu mendorong perubahan pola kerja di lingkungan Pemkab HSU. Pelaporan tidak lagi dipandang sebatas kewajiban administratif, tetapi menjadi bagian dari pengelolaan data untuk memantau capaian kinerja pemerintah daerah.
Ke depan, SEPEDA diharapkan dapat menjadi bagian dari mekanisme kerja Pemkab HSU dalam membangun sistem pelaporan yang lebih cepat, akurat, transparan, dan berbasis data.
Dengan satu sistem pelaporan, koordinasi ant perangkat daerah diharapkan semakin efektif. Pada saat yang sama, pimpinan dapat memperoleh informasi perkembangan kinerja secara lebih cepat sebagai bahan monitoring dan evaluasi.
SEPEDA pun diarahkan tidak berhenti sebagai proyek perubahan dalam PKN. Sistem tersebut diharapkan dapat berlanjut menjadi inovasi tata kelola pemerintahan yang memberikan manfaat dalam proses pelaporan dan pengambilan kebijakan di lingkungan Pemkab HSU.
Editor : Fauzan Ridhani