RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) membawa sejumlah persoalan kebencanaan ke Pemerintah Pusat. Mulai dari jalan desa yang longsor, banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kebakaran permukiman, hingga kebutuhan sumber air.
Persoalan tersebut disampaikan Bupati HSU, H Sahrujani saat melakukan audiensi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Sahrujani didampingi Kepala BPBD HSU Syamrani dan Kepala Dinas PUPR HSU Amos Silitonga. Rombongan diterima Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial, Ekonomi dan Lingkungan BNPB RI Luqmanul Hakim.
Dalam pertemuan tersebut, Sahrujani menjelaskan sejumlah infrastruktur di wilayah pedesaan terdampak longsor. Kondisi itu tidak hanya mengganggu akses warga, tetapi juga menyentuh fasilitas umum yang memiliki nilai sejarah.
Salah satunya masjid yang terdampak longsor dan merupakan bagian dari cagar budaya di Kabupaten HSU.
“Di HSU ada beberapa jalan di desa yang mengalami longsor. Ada juga masjid yang terdampak dan masjid tersebut merupakan bagian dari cagar budaya HSU. Jalan ini juga menjadi akses masyarakat,” ujar Sahrujani.
Selain longsor, banjir masih menjadi persoalan yang perlu ditangani secara berkelanjutan. Pemkab HSU terus melakukan langkah mitigasi, salah satunya melalui pembangunan penahan banjir untuk mengurangi risiko terhadap masyarakat.
Namun, keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan tersendiri. Sahrujani mengatakan, kemampuan APBD HSU relatif terbatas sehingga dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk menangani sejumlah persoalan infrastruktur dan kebencanaan.
“APBD HSU relatif rendah karena kami tidak memiliki sumber daya alam. Karena itu, kami harus meminta dukungan kepada pemerintah pusat untuk membantu pembangunan dan penanganan bencana di daerah,” jelasnya.
Di tengah musim kemarau, perhatian Pemkab HSU juga tertuju pada ancaman karhutla. Kondisi geografis HSU yang didominasi lahan gambut membuat penanganan kebakaran membutuhkan ketersediaan sumber air yang memadai.
Sahrujani menyebut sekitar 80 persen wilayah HSU merupakan lahan gambut. Selain karhutla, musim kering juga meningkatkan risiko kebakaran permukiman.
“Yang kita hadapi saat ini adalah karhutla. Sekitar 80 persen wilayah HSU merupakan lahan gambut. Bukan hanya karhutla, kebakaran rumah penduduk juga sering terjadi karena kondisi musim kering,” katanya.
Karena itu, Pemkab HSU mengusulkan pembangunan sumur bor di sejumlah titik. Fasilitas tersebut diharapkan memiliki fungsi ganda, yakni mendukung kebutuhan pertanian sekaligus menjadi sumber air ketika terjadi karhutla.
“Kami sudah membuat permohonan untuk pembuatan sumur bor. Sumur tersebut nantinya bisa digunakan untuk pertanian sekaligus menjadi titik air dalam penanganan karhutla,” ungkap Sahrujani.
Ia berharap usulan tersebut mendapat dukungan pemerintah pusat sehingga kebutuhan dasar masyarakat sekaligus kesiapsiagaan menghadapi bencana dapat diperkuat.
“Kami sangat berharap program yang ada di pemerintah pusat dapat membantu HSU demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat,” tambahnya.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Luqmanul Hakim menyambut baik audiensi Pemkab HSU. Ia menyampaikan, berdasarkan data BNPB RI, bantuan terakhir yang diterima HSU tercatat pada 2019.
Setelah itu, belum tercatat pengajuan bantuan kembali dari Pemkab HSU. Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah melengkapi dokumen dan persyaratan yang diperlukan agar setiap usulan dapat diproses sesuai ketentuan.
“Silakan lengkapi dokumen yang diperlukan. Kami akan mendampingi HSU,” ujar Luqmanul Hakim.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab HSU memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat. Tidak hanya untuk penanganan infrastruktur yang terdampak bencana, tetapi juga pengendalian banjir, penyediaan sumber air, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi karhutla dan kebakaran permukiman.
Editor : Fauzan Ridhani