RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Paringin - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan menaruh harapan pada pergantian Menteri Keuangan Republik Indonesia dari Purbaya kepada Suahasil Nazara.
Transisi kepemimpinan ini diharapkan dapat memberikan kepastian terkait pembayaran piutang Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat sebesar Rp760 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, mengatakan latar belakang kepemimpinan yang baru memberikan optimisme bagi daerah dalam hal desentralisasi fiskal.
"Kami pernah membaca rekam jejak beliau, Pak Suahasil Nazara ini background-nya adalah ahli desentralisasi fiskal. Pergantian ini sangat kita harapkan, siapa tahu ada peningkatan dan kejelasan penyaluran DBH kita," ucapnya.
Fakhriyanto merincikan, piutang fantastis sebesar Rp760 miliar tersebut merupakan akumulasi dari kurang bayar salur DBH dari pusat untuk periode tahun 2023 dan 2024. Kondisi ini dinilainya sangat tidak adil dan memberatkan Balangan yang berstatus sebagai daerah penghasil.
"Bayangkan itu adalah kurang salur terakhir 2023-2024. Nah sekarang untuk 2027 pun tidak ada kabarnya. Jadi pada satu sisi kita tidak dibayar hak kita, pusat masih berutang, tapi di sisi lain dana bagi hasil juga malah dipotong. Ini situasi yang sangat tidak pas bagi Balangan sebagai daerah penghasil," bebernya.
Akibat belum adanya kepastian penyelesaian tunggakan tersebut, Pemkab Balangan terpaksa menyiapkan skenario efisiensi. Salah satu opsi yang masuk dalam hitungan adalah pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS dan honorarium.
Namun, Fakhriyanto menegaskan skenario rasionalisasi tersebut merupakan pilihan terakhir. Saat ini pihaknya masih menahan draf efisiensi tersebut karena memprioritaskan penyelesaian transfer dari Kementerian Keuangan.
"Otomatis prioritas kami adalah menunggu kejelasan pusat. Kami masih mencari upaya menutupi ruang defisit supaya tidak ada pengurangan terkait TPP dan honor tadi," tegasnya.
Apabila efisiensi terpaksa diberlakukan karena pusat tak kunjung membayar, pemotongan diproyeksikan hanya berjalan singkat. Pemerintah daerah juga mempertimbangkan kewajiban finansial bulanan para pegawai yang harus diselesaikan.
"Kemungkinan tidak berlanjut panjang. Ada dua simulasi yang sedang dihitung, pertama mungkin pemotongan ini hanya diterapkan untuk 3 sampai 4 bulan terakhir ini saja. Kami sangat paham, PNS pun sekarang TPP atau SK-nya sudah masuk menjadi agunan pinjaman di bank. Nah, ini yang nanti mungkin kita lihat dan pertimbangkan lagi dampaknya," jelasnya.
Editor : Sutrisno