RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Banjarmasin – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan dinilai masih menghadapi persoalan tata kelola. Pengambilan keputusan di lapangan perlu dilakukan lebih sigap dengan dukungan sistem peringatan dini yang mampu mendeteksi potensi kebakaran sejak awal.
Pakar Perencanaan Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Prof Dr Ir Ahmad Jauhari MP, mengatakan masih terdapat celah dalam tata kelola penanganan karhutla yang perlu diperbaiki.
Menurutnya, sistem peringatan dini harus mampu menjadi dasar bagi pengambil keputusan untuk melakukan tindakan sebelum kebakaran meluas.
“Jadi pengambilan keputusan itu harus lebih sigap berdasarkan sistem peringatan dini yang akurat,” ujarnya dalam diskusi Perspektif bertema “Karhutla Kalsel: Apa Kabar Pencegahan Dini”, Senin (7/9/2026).
Prof Jauhari mengungkapkan, pihaknya di ULM juga mengembangkan sistem informasi yang lebih detail untuk mendukung upaya deteksi dini karhutla.
Sistem tersebut dirancang untuk mendeteksi potensi panas sebelum api benar-benar terjadi. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi peringatan awal bagi pihak terkait untuk segera melakukan tindakan pencegahan.
“Jadi kita bisa mendeteksi potensi panas sebelum api itu benar-benar terjadi,” jelasnya.
Selain persoalan sistem deteksi, Prof Jauhari menilai penyebab karhutla saat ini tidak bisa hanya dilihat dari faktor alam. Persoalan sosial dan kepemilikan lahan turut menjadi bagian penting yang perlu mendapat perhatian.
Ia juga menyoroti dampak kebakaran berulang, terutama pada kawasan gambut. Kebakaran yang terjadi terus-menerus dapat membuat lapisan gambut semakin menipis dan kehilangan fungsi alaminya sebagai penyimpan air.
Kondisi tersebut membuat kawasan menjadi semakin rentan mengalami kekeringan dan kembali terbakar ketika kondisi cuaca mendukung.
Untuk penanganan jangka panjang, Prof Jauhari menawarkan pendekatan melalui polder system. Sistem tersebut dapat digunakan untuk menjaga muka air tanah sehingga kawasan, khususnya lahan gambut, tetap memiliki kelembapan yang cukup.
Menurutnya, manfaat polder system tidak hanya berkaitan dengan pencegahan karhutla. Pengelolaan tata air yang baik juga berpotensi mendukung ketahanan pangan dan sektor perikanan.
Bahkan, kawasan yang dikelola dengan pendekatan tersebut dapat dikembangkan untuk kepentingan wisata maupun peluang ekonomi melalui perdagangan karbon (carbon trading).
“Jadi bukan hanya untuk mencegah kebakaran, tetapi juga bisa memberikan manfaat untuk ketahanan pangan, perikanan, wisata dan pasar karbon,” ujarnya.
Gagasan tersebut menunjukkan peran ULM dalam mendorong penanganan karhutla berbasis riset dan perencanaan. Melalui pengembangan sistem informasi peringatan dini serta pendekatan pengelolaan tata air, kampus berupaya memberikan alternatif solusi yang dapat diterapkan dalam menghadapi persoalan karhutla di Kalsel.
Diskusi tersebut turut menghadirkan Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Kalimantan Selatan Klaus Johannes Apoh Damanik ST MP dan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Kalsel Muhammad Dian Ansyari SH MH.