RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, PARINGIN - Status sebagai daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA) rupanya tidak serta-merta membuat kondisi fiskal Kabupaten Balangan aman. Memasuki proyeksi APBD tahun 2027, ketahanan keuangan Bumi Sanggam justru tengah terguncang akibat mandeknya transfer dari Pemerintah Pusat.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan mencatat adanya piutang atau kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dari Kementerian Keuangan yang nilainya menyentuh angka fantastis, yakni Rp760 miliar. Hak daerah yang belum disalurkan tersebut merupakan akumulasi dari kurang salur periode 2023 hingga 2024.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Balangan, Fakhriyanto secara terang-terangan menyebut kondisi ini menempatkan daerah dalam situasi yang sangat dilematis. Pada satu sisi daerah tidak menerima haknya secara penuh, sementara di sisi lain, alokasi DBH yang masuk justru mengalami pemotongan.
"Jadi, pada satu sisi, hak kita tidak dibayar, mereka (Pusat, red) masih ngutang. Tapi di sisi lain, Dana Bagi Hasil juga malah dipotong. Ini situasi yang sangat tidak pas bagi Balangan sebagai daerah penghasil, sehingga kita mengalami jurang defisit yang besar," ungkap Fakhriyanto.
Menyikapi tekanan fiskal yang berat ini, Pemkab Balangan tidak bisa tinggal diam. Mengingat proyeksi APBD Balangan tahun 2027 diperkirakan hanya berada di angka sekitar Rp2,2 triliun, langkah ekstrem terpaksa dirancang untuk menutupi defisit. Salah satunya adalah dengan mengajukan pinjaman daerah atau ngutang ke pihak ketiga.
Fakhriyanto membeberkan asumsi pinjaman yang akan diajukan berada di kisaran Rp500 hingga Rp600 miliar. Namun, ia memastikan skema pinjaman ini tidak akan mengorbankan APBD daerah.
"Kita bisa berani meminjam kalau dengan penjaminan adalah kurang bayar yang sekitar Rp760 miliar itu. Artinya, kita meminjam ke pihak ketiga seperti PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) atau perbankan, tetapi yang membayarkan cicilan adalah Kementerian Keuangan langsung kepada pihak ketiga. Sehingga tidak membebani APBD Balangan," tegasnya.
Langkah meminjam dana ini terpaksa diambil demi menyelamatkan ruang fiskal daerah, terutama pada sektor Belanja Modal. Jika Pemkab mengalah dengan memangkas belanja modal secara drastis, dampak domino akan langsung dirasakan oleh masyarakat luas di tingkat akar rumput.
"Balangan ini sangat besar pengaruhnya dari belanja modal Pemerintah Daerah. Kalau belanja modal dikurangi, tukang tidak kerja, distribusi berkurang, putaran ekonomi melambat, dan daya beli masyarakat otomatis akan turun," pungkasnya.
Editor : M Oscar Fraby