RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, PARINGIN - Kabupaten Balangan tampaknya semakin diminati sebagai wilayah tujuan untuk menetap. Tren pertumbuhan penduduk dari jalur mutasi domisili menunjukkan grafik positif yang cukup signifikan sepanjang tahun ini.
Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Balangan mencatat, sejak Januari hingga Agustus 2026, jumlah warga yang masuk atau pindah ke Balangan mencapai 1.376 jiwa. Angka ini jauh melampaui jumlah warga yang memilih keluar dari Balangan, yakni sebanyak 1.067 jiwa.
Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Balangan, Mustofa Kusuma, membenarkan tingginya arus masuk penduduk tersebut. Pendatang baru mayoritas merupakan eksodus dari wilayah kawasan Banua Anam.
"Daerah asal kedatangan warga baru ini didominasi dari kabupaten tetangga, paling tinggi dari Hulu Sungai Tengah sebanyak 327 jiwa, dan disusul Hulu Sungai Utara sebanyak 235 jiwa," papar Mustofa.
Menariknya, para pendatang ini tidak menyebar merata, melainkan terkonsentrasi di wilayah pusat pemerintahan dan ekonomi. Kecamatan Paringin Selatan menjadi primadona utama dengan menampung 286 kedatangan, disusul Batumandi sebanyak 247 jiwa, dan Kecamatan Paringin 239 jiwa.
"Tingginya minat masuk ke wilayah Paringin Selatan dan sekitarnya kemungkinan besar berkorelasi dengan perputaran ekonomi dan pengembangan permukiman di pusat kabupaten," tambahnya.
Merespons gelombang mutasi masuk ini, Mustofa memastikan ketersediaan sarana kelengkapan administrasi identitas tetap berstatus aman.
"Ketersediaan blanko KTP-el terus kami jaga melalui koordinasi intensif dan pengajuan kuota tambahan ke Ditjen Dukcapil Kemendagri sebelum stok kritis. Selain itu, pendatang yang memproses Surat Keterangan Pindah Datang (SKPWNI) langsung kami sarankan untuk melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) saat penerbitan Kartu Keluarga," tegas Mustofa.
Bertambahnya populasi pendatang ini tentu menjadi modal positif bagi roda ekonomi daerah. Namun di sisi lain, pemerintah daerah juga harus memastikan ketersediaan layanan dasar dan infrastruktur publik mampu mengimbangi laju pertumbuhan warga baru tersebut.
Editor : Arif Subekti