RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Banjarbaru — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) terus mematangkan langkah penyelarasan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan agar dapat berjalan secara beriringan.
Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Prov Kalsel, isu pembangunan berkelanjutan kini resmi diintegrasikan ke dalam seluruh dokumen perencanaan daerah.
Kepala Bappeda Prov Kalsel Suprapti Tri Astuti saat dikonfirmasi, Rabu (9/9) menegaskan bahwa Sustainable Development Goals (SDGs) tidak lagi ditempatkan sebagai program yang berdiri sendiri.
Sebanyak 17 tujuan SDGs telah dimasukkan ke dalam prioritas pembangunan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
"Penyelarasan ini juga telah kami terapkan kepada seluruh 13 kabupaten dan kota melalui surat arahan untuk dapat melaksanakan penyelarasan (tagging) program, kegiatan, hingga subkegiatan SKPD guna mendukung percepatan pencapaian SDGs," ujar Suprapti.
Ia menjelaskan bahwa indikator SDGs turut dijadikan rujukan utama dalam penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), baik pada RPJPD maupun RPJMD. Langkah tersebut untuk memastikan pelaksanaan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan teridentifikasi secara terukur dan terintegrasi sejak awal proses perencanaan.
"Melalui proses pemetaan indikator dan kondisi capaian SDGs Prov Kalsel ini, kami berharap dapat membantu menggambarkan isu pembangunan berkelanjutan, kesenjangan capaian, kelompok atau wilayah yang masih rentan, serta potensi dampak kebijakan terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.
Menurut Suprapti, hasil identifikasi berbasis indikator SDGs tersebut menjadi salah satu dasar awal untuk menentukan isu strategis daerah. Isu tersebut kemudian diselaraskan dan dijawab melalui arah kebijakan serta prioritas pembangunan jangka panjang maupun menengah.
Guna memperkuat implementasi di lapangan, Pemprov Kalsel mendorong kolaborasi aktif antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Salah satu inovasi konkret yang dikembangkan adalah sistem E-Optima TJSLP. "E-Optima TJSLP merupakan sistem untuk memetakan, memonitor, dan mengoptimalkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan agar lebih terarah serta selaras dengan indikator SDGs," kata Suprapti.
Kesinambungan pengintegrasian ini juga dipayungi oleh regulasi resmi. Bappeda Kalsel melalui Sekretariat TPB/SDGs telah menyelesaikan Penyusunan Dokumen Ketiga Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Periode 2025–2029.
Dokumen ini disahkan melalui Pergub Kalsel Nomor 51 Tahun 2025 tentang RAD TPB/SDGs Prov Kalsel Periode 2025–2029.
Untuk memantau perkembangannya, Bappeda Kalsel secara rutin menggelar monitoring dan evaluasi capaian tingkat provinsi, sekaligus menggelar ekspose bersama Bappenas setiap tahun.
Penyelarasan serupa dilakukan bersama 13 kabupaten/kota dengan memberikan fasilitasi penyusunan Dokumen RAD hingga pelaksanaan ekspose capaian.
Editor : Sutrisno