RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, MARTAPURA - Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Banjar meningkat di tengah kemarau panjang. Kebakaran terbaru terjadi di Kecamatan Gambut dengan area terdampak sekitar 15 hektare, Selasa (8/9/2026).
Kebakaran terjadi di sekitar Jalan Pemajatan KM 3, Kelurahan Gambut, pada sore hari. Api membakar lahan kosong yang ditumbuhi gayang banih atau batang dan jerami padi, semak belukar, serta pohon galam.
Lokasi titik api yang mendekati permukiman membuat tim gabungan bergerak cepat melakukan pemadaman. Penanganan berlangsung sekitar tiga jam.
Hingga proses pemadaman berakhir, sekitar 5 hektare lahan berhasil dikendalikan. Petugas kemudian terus memantau lokasi untuk mencegah api kembali meluas maupun munculnya titik api baru.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar Wasis Nugraha mengatakan, kedekatan lokasi kebakaran dengan permukiman menjadi perhatian utama petugas.
“Ketika kebakaran terjadi di lahan yang mendekati permukiman, pengendalian harus dilakukan secepat mungkin agar api tidak meluas dan menimbulkan risiko yang lebih besar. Karena itu, sinergi seluruh unsur di lapangan sangat penting,” ujar Wasis.
Upaya pemadaman menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya sulit mendapatkan sumber air di sekitar lokasi.
Vegetasi yang mengering akibat kemarau juga membuat api lebih cepat menjalar. Kondisi tersebut diperparah angin yang cukup kencang di lokasi kebakaran.
“Karena didominasi vegetasi yang kering, seperti gayang banih atau jerami padi, kebakaran lahan ini cukup cepat menyebar didukung angin dengan intensitas cukup besar,” jelasnya.
Wasis mengapresiasi gerak cepat rekanan BPK swasta yang langsung menuju lokasi dan berbagi tugas bersama tim gabungan untuk menghentikan penyebaran api.
Pemadaman melibatkan BPBD Kabupaten Banjar, BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, BPK KULA, BPK SW, TNI, Polri, DPKP Banjar Sektor Gambut, BPK swasta, serta masyarakat sekitar.
Camat Diminta Turun ke Desa
Kebakaran di Gambut menjadi salah satu konteks dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dan krisis air bersih yang digelar Pemkab Banjar di Ballroom Bukit Bintang Park and Resort, Karang Intan, Rabu (9/9/2026).
Rakor melibatkan unsur Forkopimda, TNI, Polri, dan relawan. Berdasarkan data BMKG yang menjadi bahan pembahasan dalam rakor, musim kemarau berpotensi berlangsung panjang hingga awal 2027.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H Yudi Andrea yang mewakili Bupati Banjar H Saidi Mansyur meminta para camat aktif turun ke desa untuk mencegah pembakaran lahan, terutama dalam aktivitas pascapanen.
“Saya mohon para camat tidak lelah turun ke desa-desa, berdialog dengan petani, dan mengedukasi masyarakat agar mengelola lahan tanpa membakar. Gunakan pendekatan melalui tokoh dan alim ulama agar informasi lebih efektif diterima,” tegasnya.
Menurut Yudi, pencegahan di tingkat desa perlu diperkuat agar aktivitas pengelolaan lahan tidak memicu munculnya titik api.
Pemkab Banjar juga meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Salah satunya isu yang menyebut kebakaran lahan sengaja dilakukan untuk pembukaan perkebunan sawit.
“Mari kita bersama-sama meluruskan informasi tersebut. Jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh isu yang belum tentu benar. Pastikan informasi yang sampai ke masyarakat adalah fakta yang bersumber dari instansi resmi,” ajaknya.
Karhutla Dibarengi Ancaman Krisis Air
Selain karhutla, dampak kabut asap dan ancaman krisis air bersih menjadi perhatian pemerintah daerah selama kemarau.
Dinas Kesehatan diminta mengantisipasi kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), termasuk memastikan ketersediaan masker dan memprioritaskan distribusinya ke wilayah yang paling terdampak.
Kondisi kering juga berdampak terhadap ketersediaan air. Debit Waduk Riam Kanan di Kecamatan Aranio disebut terus menyusut sehingga pemantauan kebutuhan air bersih turut menjadi perhatian.
Bupati Banjar melalui Sekda meminta pihak terkait, khususnya PTAM Intan Banjar dan pengelola waduk, terus memantau ketersediaan air bersih apabila curah hujan masih menurun hingga November mendatang.
Seluruh unsur yang terlibat, mulai TNI, Polri, dunia usaha hingga relawan seperti Buser 690 dan RAPI, diminta memperkuat koordinasi menghadapi ancaman karhutla dan dampaknya terhadap masyarakat.
“Hilangkan sekat-sekat birokrasi jika itu menyangkut keselamatan rakyat. Kita harus cepat, tepat dan terpadu dalam bertindak,” tutup Yudi. (*)
Editor : M. Ramli Arisno