RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARMASIN – Harapan masyarakat Kalsel, khususnya warga Kotabaru dan Tanah Bumbu memiliki jembatan bentang panjang di atas Selat Laut kian mendekati kenyataan.
Proyek strategis yang menghubungkan daratan utama Kalimantan dengan Pulau Laut itu terus digenjot. Progres fisiknya kini telah mencapai 68,2 persen.
Jembatan yang menjadi salah satu proyek konektivitas strategis antar Kabupaten Tanah Bumbu-Kabupaten Kotabaru itu, ditargetkan rampung dan mulai beroperasi pada akhir 2028.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar mengatakan, dukungan pemerintah pusat untuk proyek tersebut mencakup pembangunan bentang utama dan sebagian bentang pendekat.
Nilai kontrak pembangunan yang menjadi bagian dukungan Ditjen Bina Marga itu mencapai sekitar Rp2,9 triliun. “Target kita di akhir tahun 2028 jembatan ini sudah operasional,” ujar Roy di Banjarmasin, Senin (31/8).
Nilai proyek ini tak main-main. Hingga tahap fungsional, total anggaran mencapai Rp6,14 triliun. Pendanaannya berasal dari kolaborasi APBN dan APBD, melibatkan Pemprov Kalsel, Pemkab Kotabaru, dan Pemkab Tanah Bumbu.
Pekerjaannya dilaksanakan dengan skema tahun jamak (multiyears) selama 2026 hingga 2028. Nilai anggaran proyek ini mencapai Rp750 miliar per tahun. Pembiayaan bersumber dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp550 miliar, serta kontribusi masing-masing Rp100 miliar dari Pemkab Tanah Bumbu dan Pemkab Kotabaru.
Selain dukungan daerah, proyek strategis ini juga mendapat sokongan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang juga dialokasikan melalui skema multiyears hingga 2028.
Pemerintah juga menyiapkan penguatan jaringan jalan sebagai akses lanjutan dari kawasan jembatan menuju pusat-pusat ekonomi di Pulau Laut.
Salah satunya melalui pembangunan Koridor Lintas Tengah Pulau Laut sepanjang 75 kilometer. Jalur tersebut dirancang menghubungkan kawasan jembatan dengan pelabuhan hingga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih.
Kebutuhan anggaran pembangunan koridor itu diperkirakan mencapai sekitar Rp2 triliun. Gubernur Kalsel, Muhidin menegaskan kesiapan jaringan jalan pendukung menjadi bagian penting agar manfaat pembangunan jembatan dapat dirasakan secara optimal.
Menurutnya, akses yang dibangun harus mampu mendukung pergerakan masyarakat sekaligus distribusi logistik. “Percuma kita membuat jalan kalau jalannya tidak bisa dilewati peti kemas,” ujar Muhidin.
Pemerintah Provinsi Kalsel pun menyiapkan dukungan pembangunan melalui skema kolaborasi bersama pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten.
Komitmen tersebut dituangkan dalam Adendum Nota Kesepakatan pembangunan infrastruktur strategis yang ditandatangani di Kediaman Gubernur Kalsel, Jalan Lingkar Dalam Selatan, Banjarmasin, Senin (31/8).
Penandatanganan dilakukan Gubernur Kalsel bersama Bupati Kotabaru, Bupati Tanah Bumbu, serta Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum.
Selain pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan–Pulau Laut dan Koridor Lintas Tengah Pulau Laut, kesepakatan tersebut juga mencakup perbaikan alinyemen Koridor Banjarbaru–Mantewe. (van/mof)
Editor : Arief MSumber : RADAR BANJARMASIN edisi cetak