RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Banjarbaru – Penjabat Wali Kota Banjarbaru periode 2015–2016, H. Martinus, meminta semua pihak bersatu dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Menurutnya, penanganan Karhutla merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah.
“Masih ada anggapan bahwa masalah Karhutla adalah tanggung jawab pemerintah saja. Bahkan pemerintah, termasuk gubernur, dihujat dengan kata-kata kasar. Ini sudah jauh dari budaya kita orang Banjar,” tegas Martinus, Selasa (25/8).
Di media sosial, belakangan memang ramai beragam konten yang memojokkan Gubernur Kalimantan Selatan. Bahkan, sebagian di antaranya menggunakan kata-kata kasar.
Menurut Martinus, jika melihat kondisi di lapangan dan membandingkannya dengan kejadian Karhutla pada 2015, pernyataan Gubernur Kalsel H. Muhidin yang menilai kondisi Karhutla saat ini tidak terlalu parah masih dapat dipahami.
Martinus mengaku masih mengingat betul kondisi Karhutla pada 2015, ketika dirinya menjabat sebagai Penjabat Wali Kota Banjarbaru.
“Tahun 2015 jauh lebih parah. Bandara benar-benar dikepung Karhutla. Sehingga wajar jika gubernur menilai sekarang situasinya tidak terlalu parah jika dibandingkan dengan kondisi saat itu,” ungkapnya.
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas lahan yang terbakar di Kalimantan Selatan pada 2015 mencapai 196.516,77 hektare. Sementara itu, BPBD Kalsel mencatat hingga 21 Agustus 2026 telah terjadi 1.651 kejadian Karhutla dengan estimasi luas lahan terbakar mencapai 6.905,67 hektare.
Wilayah dengan luas lahan terbakar terbesar hingga saat ini adalah Kabupaten Banjar mencapai 1.496,76 hektare, disusul Tanah Laut 1.384,51 hektare dan Banjarbaru 1.140,24 hektare. Jika dibandingkan, luas lahan yang terbakar sepanjang 2026 hingga 21 Agustus tersebut baru sekitar 3,5 persen dari luas kebakaran pada 2015.
Mencermati situasi saat ini, Martinus berharap masyarakat dapat menahan diri dan bersama-sama berperan dalam penanganan Karhutla. Di lapangan, ia menilai sinergi berbagai elemen sudah berjalan cukup baik.
Menurutnya, keterlibatan dunia usaha juga menunjukkan bahwa penanganan Karhutla bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Salah satunya ditunjukkan pengusaha asal Kalimantan Selatan, H. Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam melalui Jhonlin Group, yang turut memberikan dukungan bagi penanganan Karhutla di Kalsel.
Dukungan tersebut berupa 100 unit pompa air untuk membantu penyaluran air ke titik-titik rawan Karhutla, terutama dalam penanganan bara api di lahan gambut. Selain itu, dukungan dana operasional sebesar Rp7,6 miliar juga diberikan untuk membantu kebutuhan tim di lapangan.
Bantuan tersebut melengkapi sarana penanganan Karhutla yang telah disiapkan pemerintah dan instansi terkait. Pompa-pompa tambahan sangat dibutuhkan untuk melakukan pembasahan lahan gambut, mengingat api dan bara dapat bertahan di bawah permukaan tanah meskipun secara kasat mata api sudah tidak terlihat.
“Ini yang kita harapkan, semua ikut bergerak. Pemerintah, TNI-Polri, dunia usaha, relawan dan masyarakat bersama-sama menangani Karhutla. Banyak BPK swasta dan masyarakat yang secara sukarela terjun langsung membantu memadamkan api. Termasuk dukungan dari dunia usaha seperti Jhonlin Group, tentu patut kita apresiasi,” tandas Martinus.
Editor : Sutrisno