RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Beruntung Baru — Upaya memperkuat perlindungan anak hingga tingkat desa terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Rabu (19/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kecamatan Beruntung Baru tersebut diikuti pengurus dan kader PATBM dari tiga kecamatan, yakni Beruntung Baru, Tatah Makmur, dan Aluh Aluh.
Monev digelar untuk mengoptimalkan peran dan efektivitas PATBM dalam mencegah serta merespons kasus kekerasan terhadap anak, sekaligus memastikan pemenuhan hak-hak anak di tingkat desa.
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar, Merilu Ripner, menegaskan kader PATBM harus aktif menjalankan perannya di tengah masyarakat.
“PATBM merupakan garda terdepan yang bekerja sama dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam upaya perlindungan anak di desa. Keberadaannya bukan sekadar pelengkap administrasi atau papan nama, melainkan harus menjadi mata, telinga, dan tangan pemerintah di tingkat akar rumput untuk melakukan deteksi dini serta pencegahan kekerasan,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan kader di desa menjadi penting karena mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan demikian, potensi kekerasan maupun persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak dapat diketahui dan ditangani lebih awal.
Dalam kegiatan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3KB) Provinsi Kalimantan Selatan turut memberikan pendampingan materi teknis dan penguatan kapasitas kelembagaan PATBM.
Narasumber dari DP3KB Provinsi Kalsel, EM Indri, menekankan pentingnya pembagian peran yang jelas serta pengelolaan alur pengaduan kasus yang ramah anak.
“Setiap kader PATBM harus memahami prosedur awal penanganan kasus, mulai dari pencegahan hingga alur rujukan. Pendataan yang rapi di tingkat desa serta koordinasi yang solid dengan pemerintah daerah adalah kunci utama agar penanganan masalah anak dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan tetap menjaga hak privasi anak,” jelasnya.
Para peserta dari tiga kecamatan juga aktif menyampaikan berbagai kendala yang ditemui di lapangan. Diskusi mencakup penguatan program penjangkauan masyarakat hingga strategi pencegahan pernikahan usia anak.
Penasehat PAHAM sekaligus Pambakal Mekar Sari, Jarkani mengapresiasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut. Menurutnya, kegiatan itu memberikan arahan yang lebih jelas bagi pengurus PATBM di tingkat desa.
“Kegiatan monev ini sangat membantu kami di desa untuk mengevaluasi apa saja program yang sudah berjalan dan mana yang masih perlu diperbaiki. Kami jadi lebih paham cara melangkah dalam menangani aduan masyarakat, sekaligus terpacu untuk terus mengedukasi warga agar Desa Mekar Sari makin aman dan ramah bagi anak-anak,” ungkapnya.
Melalui monitoring dan evaluasi secara berkala, Pemkab Banjar berharap sinergi antara kader PATBM, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan dinas terkait semakin kuat.
Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak sekaligus mendukung terwujudnya Kabupaten Banjar sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) secara berkelanjutan.