RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BATULICIN - Hutan mangrove di pesisir Kabupaten Tanah Bumbu tak hanya menjadi benteng alami kawasan pantai. Ekosistem seluas sekitar 5.900 hektare itu mulai dilirik sebagai sumber ekonomi hijau melalui perdagangan karbon.
Potensi tersebut kini dikaji Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk melihat peluang pengembangan perdagangan karbon sekaligus menjaga kelestarian ekosistem mangrove.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tanah Bumbu menggandeng Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat menyusun dokumen Pre-Feasibility Study (Pre-FS) perdagangan karbon berbasis hutan mangrove.
Kajian meliputi potensi kawasan, kebutuhan data, metodologi penghitungan karbon, konsep perdagangan karbon hingga tahapan pengembangan proyek. Hasilnya akan menjadi dasar untuk menilai kelayakan proyek karbon dari ekosistem mangrove.
Kepala DPMPTSP Tanah Bumbu Bryan Ajisoko mengatakan, perdagangan karbon berpotensi menjadi peluang investasi berbasis ekonomi hijau.
“Potensi serapan karbon hutan mangrove dapat dikonversi menjadi nilai ekonomi daerah dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem,” ujarnya.
Salah satu kawasan yang masuk dalam kajian berada di Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin. Luas mangrove di kawasan tersebut sekitar 39,62 hektare.
Menariknya, mangrove Kersik Putih tidak hanya menyimpan potensi karbon. Kawasan ini juga telah berkembang menjadi destinasi wisata yang dikelola masyarakat.
Akses menuju lokasi didukung jalan sepanjang 800 meter. Pemerintah Desa Kersik Putih turut mendukung pengelolaan wisata yang melibatkan masyarakat setempat.
Kepala Desa Kersik Putih Rudi Hartono mengatakan, kawasan wisata mangrove kini dikunjungi ratusan orang setiap hari. Pengunjung tidak hanya berasal dari Tanah Bumbu, tetapi juga sejumlah daerah di Kalimantan Selatan.
Jumlah kunjungan bahkan meningkat dua hingga tiga kali lipat saat akhir pekan dan musim liburan.
“Dengan akses yang lebih baik, kami optimistis wisata mangrove ini akan semakin berkembang. Pemerintah desa juga terus mendukung pengelolaan wisata yang dilakukan masyarakat agar potensi yang ada bisa dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.
Manfaat ekonomi juga dirasakan pelaku UMKM. Produk masyarakat setempat dititipkan untuk dijual di kawasan wisata sehingga kunjungan wisatawan turut membuka peluang pemasaran produk lokal.
Dalam penyusunan kajian perdagangan karbon, Pemkab Tanah Bumbu melibatkan sejumlah perangkat daerah, seperti Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup. Pemerintah desa serta kelompok masyarakat yang bergerak dalam pelestarian mangrove juga ikut dilibatkan.
Ketua tim tenaga ahli LPPM Universitas Lambung Mangkurat, Akbar Rahman, mengatakan kajian tidak hanya menghitung potensi karbon, tetapi juga menyusun konsep dan tahapan pengembangan proyek.
“Kajian mencakup potensi mangrove, data yang diperlukan, konsep perdagangan karbon, metodologi, serta tahapan pengembangan proyek karbon,” katanya.
Dengan demikian, mangrove Kersik Putih berpotensi memiliki dua sumber manfaat ekonomi berbasis lingkungan. Perdagangan karbon masih berada dalam tahap kajian, sementara wisata mangrove telah berjalan dan memberikan ruang ekonomi bagi masyarakat.
Jika kajian menunjukkan kelayakan, hutan mangrove Tanah Bumbu bukan hanya menjadi penjaga pesisir, tetapi juga berpeluang menjadi aset ekonomi hijau yang memberi manfaat bagi daerah dan masyarakat.