RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, MARTAPURA - Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayah Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru masih terbentur persoalan lahan. Dari total 310 titik yang menjadi target, baru 64 lokasi yang saat ini dinyatakan siap.
Dari jumlah tersebut, Kodim 1006/Banjar telah membangun 59 gerai. Capaian itu bahkan telah melampaui target tahap awal sebanyak 55 gerai. Namun, capaian pembangunan fisik tersebut belum menuntaskan pekerjaan. Masih ada ratusan titik target yang belum memiliki lahan siap untuk pembangunan.
Dandim 1006/Banjar Bambang Prasetyo Prabujaya mengatakan, ketersediaan lahan menjadi salah satu kendala utama dalam mempercepat pembangunan koperasi. “Lahan yang tersedia sampai hari ini baru ada 64 titik. Dari jumlah itu sudah terbangun 59,” terang Prabujaya.
Persoalan lahan berbeda-beda di setiap wilayah. Salah satunya, sejumlah desa tidak memiliki aset lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan gerai. Selain itu, beberapa wilayah memiliki tantangan geografis dan status lahan yang lebih kompleks. Salah satunya di Aranio yang terdapat kawasan hutan lindung.
Kondisi tersebut membuat pembangunan tidak dapat dilakukan sembarangan. Status lahan harus dipastikan agar pembangunan koperasi tidak menimbulkan persoalan hukum maupun sengketa aset di kemudian hari.
Tantangan juga muncul dalam pembangunan di wilayah terpencil. Kodim menyebut akses menuju sejumlah lokasi, seperti Sungai Pinang khususnya Rantau Nangka hingga Pengaron, menjadi kendala logistik.
Selain itu, keterbatasan tenaga kerja atau tukang bangunan turut memengaruhi proses pembangunan.
Prabujaya menjelaskan, Koperasi Merah Putih diarahkan untuk memotong panjangnya rantai distribusi kebutuhan pokok. Selama ini, distribusi beras, minyak hingga gas melalui sejumlah tingkatan distributor dapat membuat harga di tingkat masyarakat menjadi lebih mahal.
Melalui koperasi, pasokan diharapkan dapat didorong langsung dari pusat atau distributor utama sehingga harga dapat lebih dikendalikan. “Dengan adanya koperasi ini, pasokan didorong langsung dari pusat atau distributor utama. Harganya bisa dikontrol dan dipatok agar tidak memberatkan warga,” katanya.
Di sisi lain, pelaksanaan KDMP masih terus dievaluasi. Prabujaya mengakui dalam proses pembangunan dan persiapan operasional bisa muncul perbedaan persepsi maupun kekurangan di lapangan.
Ia menyatakan terbuka terhadap masukan dari masyarakat dan pihak lain untuk memperbaiki pelaksanaan program. “Dalam pembangunan tidak mungkin tidak ada perbedaan persepsi. Ada kekurangan kita perbaiki,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar informasi mengenai koperasi tidak dicampuradukkan. Sebab, data koperasi dalam sistem Sikopdes berada dalam satu basis data sehingga dapat menimbulkan kerancuan mengenai perbedaan KDMP dengan koperasi lain. “SIKOPDES tidak membedakan koperasi Merah Putih dengan koperasi lainnya. Datanya jadi satu, dia menyebut koperasi. Itulah makanya kadang sering rancu,” jelasnya.
Dengan kondisi saat ini, pekerjaan KDMP masih berlanjut dari pembangunan fisik menuju tahap kesiapan operasional. “Dalam satu hingga dua bulan ke depan, mudah-mudahan gerai yang telah dilengkapi fasilitas ditargetkan mulai menjalankan kegiatan usaha,” tutupnya. (zkr/mof)
Editor : Arief