RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Martapura - Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Banjar 2026 baru mencapai 73,21 atau masuk kategori C (kurang baik). Dari 20 kecamatan yang menjadi wilayah kajian, 17 di antaranya masih berada pada kategori tersebut.
Hasil ini menunjukkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banjar masih menyisakan pekerjaan, terutama dari sisi ketersediaan dan kualitas fisik.
Di sisi lain, infrastruktur yang sudah tersedia dinilai cukup memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi dan ketenagakerjaan.
Temuan tersebut disampaikan dalam Ekspose Antara Hasil Kajian IKLI Kabupaten Banjar Tahun 2026 yang digelar Bapperida Banjar bersama Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Jumat (14/8).
Dalam pemaparan tim peneliti, hanya tiga kecamatan yang masuk kategori B.
Martapura dan Gambut tercatat sebagai wilayah dengan nilai IKLI tertinggi. Sementara nilai terendah ditemukan di Kecamatan Paramasan, disusul Simpang Empat dan Cintapuri Darussalam.
Ketersediaan dan Kualitas Fisik Masih Lemah
Ketua Tim Peneliti Candra Yuliana menjelaskan, IKLI tidak hanya mengukur keberadaan infrastruktur secara fisik.
Kajian juga melihat sejauh mana infrastruktur tersebut sesuai kebutuhan, dimanfaatkan masyarakat, serta memberikan dampak setelah digunakan.
Ada lima aspek yang diukur, yakni ketersediaan fisik, kualitas fisik, kesesuaian, pemanfaatan, serta dampak ekonomi dan ketenagakerjaan.
Dari lima indikator tersebut, ketersediaan fisik memperoleh nilai 69,46, sedangkan kualitas fisik hanya 68,43. Keduanya masih masuk kategori C.
Sementara aspek kesesuaian memperoleh nilai 74,20 dan pemanfaatan mencapai 76,72. Nilai tertinggi terdapat pada aspek dampak ekonomi dan ketenagakerjaan, yakni 77,24 atau kategori B.
Komposisi tersebut memperlihatkan persoalan infrastruktur Banjar tidak sepenuhnya berada pada manfaat yang dihasilkan.
Infrastruktur yang telah tersedia relatif mampu mendukung kegiatan ekonomi dan ketenagakerjaan, tetapi ketersediaan dan kualitas fisiknya masih belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat.
Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah (RIDA) Bapperida Banjar Nuri Ansyari mengatakan kajian tersebut diperlukan untuk melihat kualitas layanan infrastruktur dari perspektif masyarakat sebagai penerima manfaat.
“Kajian ini menjadi bagian penting untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur, sehingga hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam menentukan arah peningkatan pembangunan infrastruktur Kabupaten Banjar,” ujarnya.
Paramasan Terendah, Disparitas Antarwilayah Jadi Catatan
Perbedaan nilai antarwilayah menjadi catatan penting dalam hasil kajian tersebut. Sebab, kondisi geografis dan karakteristik wilayah Kabupaten Banjar yang beragam membuat kebutuhan serta tantangan infrastrukturnya tidak sama.
Paramasan menjadi kecamatan dengan nilai IKLI terendah. Setelah itu terdapat Simpang Empat dan Cintapuri Darussalam.
Sebaliknya, Martapura dan Gambut menjadi wilayah dengan nilai tertinggi dan telah masuk kategori B.
Kondisi tersebut menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur belum merata.
Nilai rendah di suatu wilayah perlu ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui faktor yang memengaruhinya, baik keterbatasan akses, kondisi geografis, kualitas fasilitas, pemerataan pembangunan maupun tingkat pemanfaatannya.
Hasil IKLI karena itu dapat menjadi bahan bagi Pemkab Banjar dalam menentukan prioritas pembangunan.
Wilayah dengan tingkat kepuasan rendah dapat menjadi perhatian lebih lanjut agar pembangunan tidak hanya mengejar jumlah infrastruktur yang dibangun, tetapi juga memperhatikan kualitas dan manfaatnya.
Kajian tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah dan kecamatan, termasuk sektor pekerjaan umum, perumahan dan lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, perdagangan, perhubungan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta BPS.
Keterlibatan lintas sektor diperlukan karena infrastruktur berkaitan langsung dengan berbagai aktivitas masyarakat.
Jalan dan jembatan memengaruhi mobilitas, fasilitas pendidikan dan kesehatan menentukan akses terhadap layanan dasar, sedangkan sarana perdagangan dan transportasi berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi.
Dengan nilai IKLI 73,21, hasil kajian ini memberi gambaran bahwa pekerjaan pembangunan infrastruktur Banjar masih perlu diarahkan pada tiga hal utama.
Yakni ketersediaan yang lebih memadai, kualitas yang lebih baik, dan manfaat yang lebih merata.
Karena itulah, ua menegaskan bahwa Kajian ini menjadi bagian penting untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur.
“Sehingga hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam menentukan arah peningkatan pembangunan infrastruktur Kabupaten Banjar.”
Editor : Arif Subekti