RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BARABAI – Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM subsidi masih menjadi keluhan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST). Di sejumlah SPBU, pengendara harus menunggu hingga berjam-jam untuk memperoleh Pertalite maupun Bio Solar.
Kondisi tersebut semakin membebani warga yang dalam beberapa bulan terakhir juga masih menghadapi pemadaman listrik bergilir.
Dinas Perdagangan (Disdag) HST mengungkap, panjangnya antrean tidak hanya dipicu meningkatnya jumlah konsumen, tetapi juga dipengaruhi berbagai kendala teknis di SPBU.
Kepala Disdag HST, Irfan Sunarko, mengatakan pihaknya bersama tim gabungan telah melakukan monitoring sebanyak 14 kali di 11 SPBU selama periode Mei hingga Juli 2026.
Monitoring dilakukan untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan tertib sekaligus mengidentifikasi penyebab antrean yang dikeluhkan masyarakat.
"Hasil monitoring ini menjadi dasar bagi kami untuk melakukan perbaikan agar pelayanan di SPBU lebih tertib, antrean bisa dikendalikan, dan distribusi BBM subsidi tetap sesuai peruntukannya," ujar Irfan, Jumat (7/8/2026).
Menurutnya, lonjakan antrean Pertalite dipicu meningkatnya jumlah pengguna yang beralih dari Pertamax setelah perubahan harga BBM nonsubsidi. Namun, kondisi tersebut diperparah oleh pelayanan di sejumlah SPBU yang belum optimal.
Tim menemukan masih ada SPBU yang belum mampu melayani penyaluran Pertalite dan Bio Solar secara bersamaan karena keterbatasan operator nozel. Akibatnya, proses pengisian melambat dan antrean kendaraan semakin panjang.
"Sebaiknya SPBU tetap melayani penyaluran dua jenis BBM subsidi tersebut agar antrean bisa terurai dan tidak menumpuk di beberapa SPBU saja," katanya.
Selain itu, tim juga menemukan belum tersedianya petugas pengatur parkir untuk antrean truk pengisi Bio Solar di sejumlah SPBU. Jalur antrean mobil dan sepeda motor yang masih bercampur juga memperlambat pelayanan.
Tak hanya itu, Disdag menemukan praktik pengisian Pertalite ke dalam galon berukuran sedang di salah satu SPBU. Temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi pengawasan distribusi BBM subsidi.
Kasus penyalahgunaan barcode BBM subsidi oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik juga ditemukan selama monitoring berlangsung.
Sementara itu, penyaluran Bio Solar kepada anggota Persatuan Sopir Truk Kalimantan Bersatu (PSTKB) pada hari Minggu beberapa kali terganggu akibat keterlambatan pasokan dari Pertamina.
Di tengah persoalan tersebut, warga HST juga masih harus menghadapi pemadaman listrik bergilir. Kombinasi antrean BBM yang panjang dan pemadaman listrik dinilai mengganggu aktivitas masyarakat, pelaku usaha, hingga pelayanan publik.
Seluruh hasil monitoring kemudian dibahas dalam rapat evaluasi pada 29 Juli 2026. Sejumlah langkah perbaikan disepakati, di antaranya memperkuat koordinasi antara pengelola SPBU dan koordinator wilayah, menata area parkir, memasang spanduk imbauan penyaluran BBM subsidi, serta meningkatkan monitoring secara berkala.
Pengelola SPBU juga berkomitmen tetap menyalurkan kuota 8.000 liter Bio Solar kepada anggota PSTKB sesuai jadwal zona yang telah ditetapkan.
Monitoring tersebut melibatkan Dinas Perdagangan, Kodim 1002/HST, Polres HST, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Satgas Pasar, pengelola SPBU, serta Pertamina Patra Niaga.
"Kami berharap hasil evaluasi ini menjadi bahan perbaikan bersama sehingga pelayanan di SPBU semakin tertib, antrean dapat berkurang, dan penyaluran BBM subsidi tetap tepat sasaran," pungkas Irfan.
Editor : Eddy Hardiyanto