RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, PARINGIN - Rencana pemerintah pusat untuk menggelontorkan dana tambahan bagi ratusan pemerintah daerah yang kesulitan keuangan akibat pemotongan dana transfer menjadi angin segar di tengah ancaman defisit anggaran. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Balangan memilih bersikap realistis dengan tidak sekadar menunggu wacana tersebut dan lebih fokus melakukan efisiensi kas daerah secara mandiri.
Kondisi keuangan Balangan saat ini memang sedang menghadapi ujian setelah adanya pemotongan dana desa sebesar 53,8 miliar rupiah dari pusat. Buntut dari tren kebijakan nasional serupa, kementerian terkait kini sedang mendata sekitar 490 daerah yang keuangannya rawan untuk diberikan dana tambahan, tujuannya agar daerah-daerah tersebut tidak sampai gagal membayar gaji pegawai dan membiayai operasional minimum.
Menyikapi ramainya wacana daftar penerima suntikan dana tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Balangan, Kamrani angkat bicara. Ia menegaskan bahwa hingga kini status Balangan masih abu-abu alias menunggu kejelasan, namun segala persyaratan dan data yang diminta kementerian telah disetorkan.
"Sampai saat ini kami belum menerima informasi resmi maupun penetapan dari pemerintah pusat mengenai daftar daerah yang akan memperoleh dana tambahan tersebut. Namun seluruh data maupun informasi yang diminta sudah kami sampaikan sesuai mekanisme," ujar Kamrani, Rabu (5/8).
Selain menuntaskan pelaporan data usulan dana tambahan, Kamrani menyebut pihaknya juga mengejar peluang lain berupa percepatan penyaluran Dana Bagi Hasil dari kementerian. Seluruh persyaratan administrasi, pelaporan, hingga rekonsiliasi yang menjadi syarat wajib pencairan telah dibereskan tepat waktu. Jika pusat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan percepatan penyaluran, kas daerah Balangan dipastikan sudah siap seratus persen menerima transfer tersebut tanpa kendala administrasi.
Di tengah ketidakpastian masuknya dana segar dari pusat, strategi penyelamatan kas daerah secara internal langsung dijalankan. Kamrani memastikan prioritas utama pemerintah saat ini adalah menjamin belanja wajib dan mengikat, terutama pembayaran gaji serta tunjangan aparatur sipil negara tetap aman hingga akhir tahun. Untuk mewujudkan hal itu, seluruh perangkat daerah telah diinstruksikan memangkas pengeluaran yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.
"Kami meminta seluruh perangkat daerah melakukan penghematan pada belanja pendukung, seperti perjalanan dinas, rapat, kegiatan seremonial, penggunaan alat tulis, hingga pemakaian listrik. Efisiensi ini wajib dilakukan tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat," terangnya.
Editor : Arif Subekti