RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Batulicin – Pimpinan dan anggota DPRD Tanah Bumbu mencecar PT PLN (Persero) ULP Batulicin terkait pemadaman listrik bergilir yang belum kunjung berakhir.
Mereka menilai PLN belum terbuka mengenai penyebab gangguan dan meminta kepastian kapan listrik kembali normal.
Rapat gabungan komisi digelar di DPRD Tanah Bumbu, Selasa (4/8), dipimpin Ketua DPRD Tanah Bumbu Andrean Atma Maulani. Rapat dihadiri anggota DPRD, perwakilan PT PLN (Persero) ULP Batulicin, PT Air Minum Bersujud, dan pelaku UMKM.
Wakil Ketua DPRD Hasanuddin menilai penjelasan PLN selama ini masih bersifat normatif dan belum mengungkap akar persoalan yang sebenarnya.
Ia meminta PLN tidak menutup-nutupi penyebab pemadaman agar DPRD bersama pemerintah daerah dapat ikut mencarikan solusi.
"Kalau memang ada persoalan pada pembangkit, sampaikan saja apa adanya. Jangan hanya memberikan jawaban yang diplomatis," kata politikus PKB itu.
Senada, Ketua DPRD Andrean Atma Maulani menegaskan DPRD lebih membutuhkan penjelasan mengenai penyebab kerusakan pembangkit daripada sekadar mendengar target penyelesaian pemadaman.
Menurutnya, informasi mengenai kerusakan generator, kebutuhan pasokan batu bara, hingga kapasitas listrik yang disalurkan ke Tanah Bumbu penting diketahui agar masyarakat memperoleh penjelasan yang utuh.
"Yang kami ingin tahu adalah penyebab kerusakannya apa sehingga persoalan seperti ini bisa dicegah ke depan," ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu mengaku ikut merasakan dampak pemadaman listrik sebagai peternak ayam. Meski memiliki genset, sekitar 1.300 ekor ayam miliknya tetap mati karena perpindahan pasokan listrik tidak berlangsung seketika.
"Saya tidak meminta kompensasi. Saya hanya ingin tahu penyebab kerusakannya dan bagaimana langkah perbaikannya," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Tanah Bumbu Andi Erwin Prasetya meminta PLN mengevaluasi keandalan pembangkit setelah tiga unit pembangkit besar mengalami gangguan hampir bersamaan.
Ia juga meminta jadwal pemadaman bergilir dilaksanakan sesuai waktu yang telah diumumkan agar masyarakat dapat mengantisipasi aktivitasnya.
Ia pun mendorong PLN memberikan bantuan genset kepada pelaku usaha mikro yang terdampak.
"Kalau memang ingin menunjukkan kepedulian kepada masyarakat kecil, berikan bantuan genset kepada pelaku usaha mikro," ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu dari Fraksi PKB itu Andi Asdar Wijaya juga meminta PLN menunjukkan komitmen yang lebih tegas dalam menyelesaikan persoalan pemadaman listrik.
Ia menilai masyarakat membutuhkan kepastian dan keterbukaan informasi agar tidak terus dibayangi ketidakpastian.
"Kami butuh ketegasan dan komitmen dari PLN. Sampaikan kondisi yang sebenarnya kepada masyarakat," katanya.
Manajer PT PLN (Persero) ULP Batulicin Azmi Muharam menjelaskan pemadaman listrik terjadi akibat penurunan kemampuan pasok daya pada Sistem Interkoneksi Kalimantan sejak 22 Juli 2026. Kondisi itu dipicu gangguan generator di PLTU Asam-Asam.
Selain itu, gangguan teknis juga terjadi di PLTU PT SKS Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang ditargetkan kembali beroperasi pada 5 Agustus, serta PLTU PT Tanjung Power Indonesia yang telah selesai diperbaiki pada akhir Juli.
Menurut Azmi, sejumlah unit pembangkit masih menjalani perbaikan sehingga pasokan daya mengalami defisit.
"Sesuai perhitungan kami, semoga pada 23 Agustus PLTU Asam-Asam sudah kembali masuk sistem sehingga pasokan listrik dapat normal," katanya.
Azmi juga menjelaskan, PLN masih membahas mekanisme pemberian kompensasi kepada pelanggan yang terdampak pemadaman. Menurut dia, kompensasi akan mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017.
Apabila hasil evaluasi menyatakan pelanggan memenuhi ketentuan dalam regulasi tersebut, kompensasi akan diberikan secara otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan. Pelanggan pascabayar akan menerima potongan tagihan listrik, sedangkan pelanggan prabayar memperoleh kompensasi dalam bentuk token listrik.
"Tapi terkait kompensasi ini masih dalam pembahasan," katanya.
Editor : Sutrisno