RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Paringin - Keuangan daerah Kabupaten Balangan tahun ini dipastikan mengalami sedikit guncangan akibat kebijakan dari pemerintah pusat.
Alokasi dana desa terpaksa dipotong sebesar Rp53,8 miliar untuk dialihkan sebagai cicilan modal koperasi desa merah putih, yang otomatis langsung menggerus total pendapatan daerah.
Menyikapi berkurangnya jatah transfer dari pusat tersebut, pemerintah daerah bersama legislatif sepakat melakukan efisiensi ketat pada draf Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026.
Salah satu langkah paling nyata adalah menunda dan memangkas jatah belanja modal untuk pembangunan gedung. Dana yang tersisa kini difokuskan penuh pada infrastruktur yang dianggap lebih mendesak bagi warga, seperti perbaikan jalan raya dan jaringan irigasi pertanian.
Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto menegaskan bahwa pengurangan kemampuan anggaran yang mencapai 1,25 persen ini tidak boleh mengorbankan kepentingan hajat hidup masyarakat luas. Ia memastikan pelayanan publik tetap harus berjalan maksimal meski sejumlah program yang dianggap kurang penting terpaksa dibatalkan.
"Kita telah sepakat untuk memilah mana yang harus tetap dilaksanakan dan mana yang bisa ditunda atau dibatalkan. Kualitas pelayanan publik tidak boleh berkurang," kata Fakhriyanto, disela Rapat paripurna di DPRD Balangan, Senin (3/8).
Lebih jauh, imbas dari pemotongan tersebut membuat total proyeksi belanja daerah tahun ini turun menjadi sekitar Rp2,87 triliun. Meski jatah transfer pusat berkurang, pemerintah daerah masih bisa sedikit bernapas lega lantaran upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah justru membuahkan hasil dengan kenaikan hingga 9,37 persen, sehingga total pendapatan bertahan di angka Rp1,98 triliun.
Adapun selisih kekurangan anggaran atau defisit sebesar Rp896 miliar seluruhnya dipastikan aman karena akan ditutupi menggunakan sisa tabungan atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dari tahun sebelumnya.
Melihat postur kas daerah yang kini makin terbatas, Fakhriyanto mewanti-wanti seluruh jajarannya untuk menahan diri dan tidak memaksakan pengeluaran yang tidak mendesak.
"Kita harus berkomitmen memfokuskan anggaran pada kegiatan prioritas yang produktif dan memiliki output terukur, serta secara tegas melakukan pembatasan terhadap belanja yang bukan prioritas," tambahnya.
Penyesuaian postur anggaran ini diharapkan segera disahkan menjadi dokumen final agar roda pemerintahan tidak terganggu. Langkah cepat merasionalisasi keuangan ini menjadi kunci agar pembangunan fasilitas dasar yang langsung bersentuhan dengan masyarakat di Bumi Sanggam tidak sampai mangkrak di tengah jalan.
Editor : Sutrisno