Sering Biarpet, Dua Manajemen PLTU dan PLN Dipanggil DPRD Tabalong

Ibnu Dwi Wahyudi • Dipublikasikan Kamis, 30 Juli 2026 | 10:46 WIB
Ketua DPRD Tabalong Riza Fahlipi saat berdiskusi dengan manajemen PT TPI, PT MSW dan PT PLN soal pemadaman listrik di Tabalong. (Ibnu Dwi Wahyudi/ Radar Banjarmasin)
Ketua DPRD Tabalong Riza Fahlipi saat berdiskusi dengan manajemen PT TPI, PT MSW dan PT PLN soal pemadaman listrik di Tabalong. (Ibnu Dwi Wahyudi/ Radar Banjarmasin)

 

RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Tanjung - Gegara sering mati lampu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabalong memanggil dua manajemen perusahaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Tabalong dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Tabalong, Rabu (29/7/2026).

Pertemuan di kantor DPRD Tabalong itu dihadapi sendiri oleh Ketua DPRD Tabalong, Riza Fahlipi.

Dua perusahaan PLTU, PT Tanjung Power Indonesia (TPI) dan PT Makmur Sejahtera Wisesa (MSW), diminta untuk menjelaskan keterkaitan mereka dalam masalah padamnya listrik di Tabalong dalam beberapa hari terakhir. 

Dari penjelasan yang mereka sampaikan, ditemukan adanya masalah pada PLTU TPI yang membutuhkan perbaikan, karena terdapat kerusakan yang dapat membuat mesin terbakar disebabkan panas berlebihan.

Masalah itu muncul 14 Juli 2026, dan telah diselesaikan pada 24 Juli 2026. Kendala tersebut menyebabkan pasokan listrik sempat terhenti. Padahal PT TPI menyuplai sebesar 219 megawatt untuk tiga provinsi Kalselteng. 

Sementara untuk PLTU MSW tidak ada kendala. Namun, kerja sama yang telah lama tidak ditingkatkan untuk menambah kapasitas daya listrik, menyebabkan penyaluran hanya dibatasi 16,5 megawatt. Padahal kemampuan suplay PLTU tersebut bisa mencapai 40 megawatt. 

Pihk PLN menghadirkan Perwakilan PLN UP3 Barabai sebagai penanggungjawab wilayah Banua Anam. Dalam penjelasannya, peliknya masalah pemadaman karena defisit atau kurangnya daya listrik PLN dibanding daya beba. Hal tersebut disebabkan kerusakan tidak hanya di PLTU TPI, namun juga di PLTU Asam-asam dan PLTU  SKS Listrik Kalimantan (SLK). 

Untuk PLTU SLK dipastikan akan selesai pada 8 Agustus 2026 dan PLTU Asam - asam ditarget selesai 25 Agustus 2026. Mengurangi masalah ini, PLN saat ini mau tidak mau mengoperasi pembangkit listrik tenaga disel (PLTD) yang lama tidak digunakan. 

Upaya tersebut setidaknya dapat mengurangi lama pemadaman, yang harusnya lima jam sampai tujuh jam, menjadi dua atau tiga jam saja. 

Ketua DPRD Tabalong usai pertemuan memaklumi kondisi pemadaman listrik tersebut karena adanya kerusakan mesin dan berkurangnya daya listrik.

Permintaanya, agar Tabalong tidak ikut padam listrik telah terjawab, dan tidak dapat diakomodir sebab koneksi listrik telah terkoneksi ke seluruh wilayah Kalselteng. “Sistem interkoneksi, tidak bisa Tabalong saja, harus Kalsel-Kalteng," jelasnya.

Namun kabar baiknya, ada upaya perbaikan dan PLN yang telah menargetkan penyelesaian perbaikan hingga 25 Agustus 2026 mendatang.

Terkait pemanggilan ketiga manajemen perusahaan itu lantaran banyaknya keluhan masyarakat ke DPRD Tabalong terhadap pemadaman listrik yang berkepanjangan. 

“Kami dari rakyat dan dipilih rakyat. Apapun keluhan dan masukan dari masyarakat insya Allah kami siap membantu dan memperjuangkan," cetusnya.

Sementara, Asisten Manajer UP3 PLN Barabai, Arliansyah mengucapkan permintaan maaf kepada masyarakat atas pemadaman yang dilakukan. "Kami menyampaikan permohonan maaf atas kondisi pemadaman listrik ini," tegasnya. 

Saat ini, pemadaman listrik di Tabalong masih sering terjadi. Namun, pemadaman tidak lama seperti hari-hari sebelumnya.

Editor : M Oscar Fraby
pemadaman listrik pln dprd tabalong