RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARMASIN - Terjadinya pemadaman bergilir di Banua, menuai kritik keras Gubernur Kalsel, Muhidin kepada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (PLN UID Kalselteng Kalselteng).
Ia menegaskan akan menagih komitmen PLN yang sebelumnya menyatakan pasokan listrik di Kalsel akan kembali normal pada Agustus mendatang. Menurutnya, tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, pemadaman listrik ini juga berdampak terhadap kegiatan usaha, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
"Janji PLN ini akan kita tuntut. Katanya pada 25 Agustus 2026 aliran listrik sudah normal kembali seperti biasa," ujar Muhidin usai menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Selasa (28/7/2026).
Ia memastikan Pemerintah Daerah akan terus memantau perkembangan penanganan gangguan kelistrikan hingga batas waktu yang telah dijanjikan oleh pihak PLN. Apabila target tersebut tidak terealisasi, Pemprov Kalsel siap mengambil langkah lebih lanjut.
Bahkan, ia menegaskan, dirinya tidak akan tinggal diam apabila manajemen PLN Kalselteng tidak mampu menyelesaikan persoalan pemadaman listrik yang telah berlangsung cukup lama. Ia siap menyampaikan usulan kepada Pemerintah Pusat agar dilakukan evaluasi terhadap jajaran pimpinan PLN di wilayah Kalselteng.
"Kalau PLN lepas janji, kita usulkan ke (Pemerintah, red) Pusat agar bisa mengganti General Manager PT PLN Kalselteng bila yang bersangkutan tidak bisa mengatasi masalah gangguan listrik di Banua," tegasnya.
Pemadaman listrik ini turut memicu kritik dari Anggota Komisi XIII DPR RI Daerah Pemilihan Kalsel I, Muhammad Rofiqi. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ironi. Pasalnya, Kalsel merupakan salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia, tetapi justru masih berulang kali mengalami gangguan pasokan listrik.
"Kalau kita bicara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila itu menurut saya belum tercermin di Kalsel," ujar Rofiqi, Senin (27/7/2026) malam.
Ia mengatakan batu bara yang ditambang dari Banua selama ini menjadi sumber energi utama bagi berbagai Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia. Karena itu, masyarakat dinilai wajar mempertanyakan mengapa daerah pemasok energi nasional belum menikmati layanan listrik yang andal.
"Bagaimana mungkin daerah penghasil batu bara terbesar ketiga di Indonesia, tetapi listriknya justru biarpet," cecarnya.
Rofiqi mengaku baru kali ini merasakan pemadaman listrik berlangsung berulang dalam skala cukup luas. Selama lima tahun menjabat Ketua DPRD Kabupaten Banjar dan dua tahun menjadi anggota DPR RI, menurutnya kondisi seperti sekarang belum pernah terjadi.
Ia menilai persoalan tersebut tidak bisa dianggap sebagai gangguan biasa karena dampaknya telah merembet ke berbagai sektor. "Pelaku UMKM kehilangan jam usaha, aktivitas ekonomi melambat, sementara sekolah yang mulai mengandalkan pembelajaran digital ikut terdampak ketika listrik padam," ungkapnya.
Rofiqi menilai PLN sebagai penyelenggara layanan ketenagalistrikan nasional harus memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.
Ia menegaskan masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang andal, termasuk kepastian mengenai tanggung jawab ketika pemadaman berulang menyebabkan kerugian.
"Jangan hanya ketika masyarakat telat bayar langsung didenda. Saat masyarakat dirugikan karena listrik padam, PLN juga harus bertanggung jawab," tegasnya.
Meski demikian, Rofiqi mengaku tidak ingin sepenuhnya menyalahkan PLN. Ia memahami adanya penjelasan mengenai pemeliharaan pembangkit serta gangguan pada sistem interkoneksi kelistrikan.
Namun, menurutnya skala pemadaman kali ini berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. "Saya tidak bisa menyalahkan sepenuhnya karena memang ada pemeliharaan. Tapi selama tujuh tahun di sini, baru kali ini saya merasakan kondisi seperti ini," ujarnya.
Ia mengapresiasi langkah Gubernur Kalsel yang telah berkomunikasi langsung dengan jajaran pimpinan PLN terkait pemadaman listrik.
Ia juga menyebut sejumlah Kepala Daerah telah menyampaikan keberatan agar proses pemulihan sistem dapat dipercepat.
Rofiqi berharap normalisasi kelistrikan selesai sesuai target sehingga masyarakat tidak lagi mengalami pemadaman bergilir. "Kalau bulan depan belum juga selesai, tentu akan kami bawa persoalan ini ke tingkat nasional," katanya.
Lebih jauh, ia menilai daerah penghasil energi seperti Kalsel seharusnya memperoleh manfaat lebih besar dari sumber daya alam yang dimilikinya.
Bahkan, menurutnya masyarakat di daerah penghasil batu bara layak menikmati tarif listrik yang lebih kompetitif dibandingkan daerah lain.
"Harusnya listrik di Kalsel bisa lebih murah, karena batu baranya berasal dari sini," pungkasnya.
Sebelumnya, PLN UID Kalselteng menjelaskan pemadaman bergilir dilakukan akibat menurunnya kemampuan pasok daya pada Sistem Interkoneksi Kalimantan.
Gangguan tersebut dipicu kerusakan generator di PLTU Asam-Asam, kebocoran pipa boiler, serta gangguan turbin pada dua unit pembangkit milik Independent Power Producer (IPP).
Selama proses pemulihan berlangsung, PLN menerapkan pengaturan beban di sejumlah wilayah Kalselteng sembari mengerahkan seluruh sumber daya untuk mempercepat normalisasi sistem kelistrikan. (zkr/mof)
Editor : Fauzan Ridhani