RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Martapura – Pemadaman listrik bergilir yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan memicu kritik dari Anggota Komisi XIII DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I, Muhammad Rofiqi.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ironi. Sebab Kalimantan Selatan merupakan salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia, tetapi justru masih berulang kali mengalami gangguan pasokan listrik.
"Kalau kita bicara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila itu menurut saya belum tercermin di Kalimantan Selatan," ujar Rofiqi kepada Radar Banjarmasin, Senin (27/7/2026) malam.
Ia mengatakan batu bara yang ditambang dari Banua selama ini menjadi sumber energi utama bagi berbagai Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia. Karena itu, masyarakat dinilai wajar mempertanyakan mengapa daerah pemasok energi nasional belum menikmati layanan listrik yang andal.
"Bagaimana mungkin daerah penghasil batu bara terbesar ketiga di Indonesia, tetapi listriknya justru byar-pet," katanya.
Dampak Meluas ke UMKM dan Pendidikan
Rofiqi mengaku baru kali ini merasakan pemadaman listrik berlangsung berulang dalam skala cukup luas.
Selama lima tahun menjabat Ketua DPRD Kabupaten Banjar dan dua tahun menjadi anggota DPR RI, menurutnya kondisi seperti sekarang belum pernah terjadi.
Ia menilai persoalan tersebut tidak bisa dianggap sebagai gangguan biasa karena dampaknya telah merembet ke berbagai sektor.
Pelaku UMKM kehilangan jam usaha akibat aktivitas yang terhenti ketika listrik padam. Di sisi lain, kegiatan ekonomi ikut melambat, sementara sekolah yang mulai mengandalkan pembelajaran digital juga terdampak.
"Pelaku UMKM kehilangan jam usaha, aktivitas ekonomi melambat, sementara sekolah yang mulai mengandalkan pembelajaran digital ikut terdampak ketika listrik padam," ungkapnya.
PLN Diminta Bertanggung Jawab
Rofiqi menilai PLN sebagai penyelenggara layanan ketenagalistrikan nasional harus memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.
Ia menegaskan masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang andal, termasuk kepastian mengenai tanggung jawab ketika pemadaman berulang menyebabkan kerugian.
"Jangan hanya ketika masyarakat telat bayar langsung didenda. Saat masyarakat dirugikan karena listrik padam, PLN juga harus bertanggung jawab," tegasnya.
Meski demikian, Rofiqi mengaku tidak ingin sepenuhnya menyalahkan PLN. Ia memahami adanya penjelasan mengenai pemeliharaan pembangkit serta gangguan pada sistem interkoneksi kelistrikan.
Namun, menurutnya skala pemadaman kali ini berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
"Saya tidak bisa menyalahkan sepenuhnya karena memang ada pemeliharaan. Tapi selama tujuh tahun di sini, baru kali ini saya merasakan kondisi seperti ini," ujarnya.
Siap Bawa Persoalan ke Tingkat Nasional
Rofiqi mengapresiasi langkah Gubernur Kalimantan Selatan yang telah berkomunikasi langsung dengan jajaran pimpinan PLN terkait pemadaman listrik.
Ia juga menyebut sejumlah kepala daerah telah menyampaikan keberatan agar proses pemulihan sistem dapat dipercepat.
Rofiqi berharap normalisasi kelistrikan selesai sesuai target sehingga masyarakat tidak lagi mengalami pemadaman bergilir.
"Kalau bulan depan belum juga selesai, tentu akan kami bawa persoalan ini ke tingkat nasional," katanya.
Lebih jauh, ia menilai daerah penghasil energi seperti Kalimantan Selatan seharusnya memperoleh manfaat lebih besar dari sumber daya alam yang dimilikinya.
Bahkan, menurutnya masyarakat di daerah penghasil batu bara layak menikmati tarif listrik yang lebih kompetitif dibandingkan daerah lain.
"Harusnya listrik di Kalimantan Selatan bisa lebih murah, karena batu baranya berasal dari sini," pungkasnya.
PLN Jelaskan Penyebab Pemadaman
Sebelumnya, PLN UID Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kalselteng) menjelaskan pemadaman bergilir dilakukan akibat menurunnya kemampuan pasok daya pada Sistem Interkoneksi Kalimantan.
Gangguan tersebut dipicu kerusakan generator di PLTU Asam-Asam, kebocoran pipa boiler, serta gangguan turbin pada dua unit pembangkit milik Independent Power Producer (IPP).
Selama proses pemulihan berlangsung, PLN menerapkan pengaturan beban di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sembari mengerahkan seluruh sumber daya untuk mempercepat normalisasi sistem kelistrikan. (*)
Editor : M. Ramli Arisno