RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARBARU – Penanganan fenomena pemuda yang tidak sedang menempuh pendidikan, bekerja, maupun mengikuti pelatihan (Not in Employment, Education, or Training/NEET) di Kalimantan Selatan kini diarahkan pada langkah taktis.
Pemerintah Provinsi Kalsel bersiap mengadopsi formulasi kebijakan baru untuk menekan populasi usia produktif yang terancam menganggur berkepanjangan alias "kada singgawian".
Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda Dispora Kalsel, Budiono, menegaskan komitmen daerah untuk mengintegrasikan masukan dari komunitas pemuda dan lintas sektor ke dalam program kerja Pemprov.
Langkah ini dinilai mendesak guna menggenjot Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kalsel yang masih terbebani oleh tingginya angka NEET.
"Untuk mengambil sebuah kebijakan nanti, kami membangun kolaborasi antara pemerintah dengan komunitas pemuda, khususnya dalam upaya keluar dari situasi NEET," kata Budiono.
Dorongan perubahan kebijakan ini juga dipicu oleh kuatnya aspirasi dari para pencari kerja. Kebutuhan di lapangan tak lagi sebatas pelatihan formal, melainkan menyentuh aspek kesiapan mental dan penyaluran kerja yang realistis.
Heriawan, warga Banjarbaru yang tengah berada dalam situasi NEET, menyoroti dua persoalan krusial yang kerap luput dari perhatian pemerintah daerah.
Pertama, pentingnya edukasi penulisan curriculum vitae (CV) yang relevan serta pendampingan psikologis bagi pencari kerja yang rentan mengalami demotivasi. Menurutnya, pelibatan psikiater atau tenaga profesional sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan mental para pemuda yang berjuang mencari kerja.
Poin krusial kedua adalah ketiadaan sistem pemetaan pascapelatihan. Ia mengusulkan agar Pemprov Kalsel segera membangun database khusus yang mencatat seluruh alumni pelatihan vokasi yang belum terserap pasar kerja. (she/al/ris)