RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Paringin - Pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp54 miliar menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan tahun ini.
Dana tersebut disunat dari pusat untuk membayar cicilan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Imbas langsung dari kebijakan pusat ini, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Balangan tahun 2026 dipastikan mengalami penurunan atau penyusutan sebesar 1,25 persen.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Balangan, Fakhriyanto menjelaskan kondisi keuangan daerah ini secara terbuka. Ia menyebut pemerintah harus memutar otak dan mulai berhemat dalam merencanakan pengeluaran tahun ini.
"Tahun ini kemampuan anggaran kita menurun. Pusat mengambil kebijakan memotong dana transfer untuk Balangan sebesar Rp54 miliar untuk cicilan KDMP," kata Fakhriyanto.
Ia mengakui hal ini cukup memengaruhi rencana daerah, mengingat roda pembangunan di Balangan masih banyak ditopang oleh kucuran dana dari pusat. Namun, Pemkab Balangan tidak mau tinggal diam dan terus berupaya menutupi kekurangan tersebut dengan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Alhamdulillah PAD kita masih bisa dinaikkan targetnya sekitar 9,3 persen. Ini yang jadi andalan kita menambal kekurangan, walaupun secara keseluruhan anggaran tetap turun 1,25 persen," tambahnya.
Menyikapi situasi keuangan ini, Sekda meminta seluruh kepala dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun ulang daftar pengeluaran mereka. Kegiatan yang sifatnya tidak terlalu mendesak terpaksa harus ditunda atau bahkan dibatalkan dulu.
Walau daerah harus berhemat dan menunda sejumlah kegiatan, ia memastikan enam program utama pembangunan daerah tidak akan tersentuh pemotongan. Visi besar untuk perbaikan fasilitas umum, peningkatan ekonomi warga, dan sumber daya manusia tetap dikawal agar berjalan sesuai rencana awal.
Keenam program yang dipastikan aman itu adalah pembangunan fasilitas desa dan kota, penataan Kota Paringin, peningkatan hasil pertanian dan pariwisata, perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan, kehidupan beragama yang rukun, serta pelayanan birokrasi yang lebih baik.
"Walau anggaran berkurang, pelayanan untuk masyarakat tidak boleh kendur. Mari kita pahami situasi ini dan terus berjuang bersama membangun Balangan," tutupnya.
Editor : Sutrisno