RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM,BANJARBARU- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Selatan mencatat 86 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sejak awal musim kemarau pada 1 Mei hingga 17 Juli 2026.
Dari puluhan kejadian tersebut, Kota Banjarbaru menjadi wilayah dengan jumlah kasus terbanyak. Perhitungan itu mengacu pada awal musim kemarau di sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Dalam data yang dirilis BPBD hingga Jumat (17/7) pukul 10.30 WITA, Kota Banjarbaru mencatat 52 kejadian atau sekitar 60 persen dari total kasus karhutla di Kalimantan Selatan.
Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Banjar dengan 13 kejadian, disusul Barito Kuala sebanyak 8 kejadian. Sementara itu, Tanah Laut dan Hulu Sungai Selatan masing-masing mencatat 5 kejadian, Tapin sebanyak 2 kejadian, sedangkan Hulu Sungai Utara mencatat 1 kejadian.
Adapun Banjarmasin, Balangan, Hulu Sungai Tengah, Tabalong, Tanah Bumbu, dan Kotabaru belum melaporkan kejadian karhutla berdasarkan data BPBD Kalsel hingga 17 Juli 2026.
Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra, mengatakan pihaknya telah mengaktifkan Posko Penanggulangan Kedaruratan Karhutla untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.
Menurutnya, posko menjadi pusat koordinasi seluruh unsur yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanggulangan Karhutla sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan.
"Posko menjadi pusat koordinasi untuk memantau perkembangan situasi di lapangan, menerima laporan dari daerah, sekaligus mempercepat pengambilan keputusan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan," ujarnya.
BPBD Tetapkan Kawasan Prioritas Penanganan Karhutla
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Selatan mencatat, sejak 1 Mei hingga kemarin, luas lahan yang terdampak karhutla telah mencapai 285,02 hektare.
Yang paling mencolok, seluas 191,43 hektare atau sekitar 67 persen dari total luas lahan terdampak terjadi hanya dalam 17 hari terakhir bulan ini. Angka tersebut jauh melampaui akumulasi luas kebakaran pada dua bulan sebelumnya.
Data BPBD Kalsel juga mencatat, sepanjang Mei luas lahan yang terdampak karhutla masih mencapai 3,80 hektare. Memasuki Juni, luasnya melonjak menjadi 89,79 hektare atau bertambah sekitar 86 hektare dibanding bulan sebelumnya.
Namun lonjakan terbesar terjadi pada Juli. Hingga 17 Juli saja, luas lahan yang terbakar sudah mencapai 191,43 hektare, meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding capaian selama Juni.
Secara akumulatif, Juli menyumbang hampir dua pertiga dari total luas lahan yang terbakar sepanjang musim kemarau tahun ini. Meningkatnya intensitas karhutla ini terjadi seiring mengeringnya lahan di berbagai wilayah Kalimantan Selatan.
Berdasarkan rekapitulasi BPBD Kalsel, Kota Banjarbaru menjadi daerah dengan luas lahan terdampak terbesar, yakni 150,2 hektare atau sekitar 52,7 persen dari total luas karhutla di Kalimantan Selatan.
Posisi kedua ditempati Kabupaten Banjar dengan luas lahan terdampak 92,9 hektare, disusul Tanah Laut seluas 27,84 hektare. Selanjutnya Barito Kuala mencatat 8 hektare, Hulu Sungai Selatan 4,68 hektare, Hulu Sungai Utara 0,8 hektare, dan Tapin 0,6 hektare.
Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra mengatakan, selain mengaktifkan posko, pihaknya menetapkan tiga kawasan prioritas penanganan karhutla agar pengerahan personel, peralatan, dan sumber daya dapat dilakukan lebih efektif.
Kawasan prioritas pertama berada di sekitar Bandara Internasional Syamsudin Noor, meliputi Kota Banjarbaru, sebagian Kabupaten Banjar, sebagian Barito Kuala, dan sebagian Tanah Laut.
"Kawasan ini menjadi perhatian utama karena keberadaan bandara merupakan objek vital nasional yang harus terlindungi dari dampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan," jelasnya.
Sementara kawasan prioritas kedua mencakup sebagian Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, hingga Tabalong. Adapun kawasan prioritas ketiga, lanjut Rony, meliputi Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kotabaru.
Ronny menegaskan, pembagian kawasan prioritas tersebut bertujuan mempercepat respons terhadap potensi kebakaran sehingga tidak berkembang menjadi lebih luas. "Dengan strategi tersebut, setiap potensi kebakaran dapat direspons lebih cepat sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas," pungkasnya.
Editor : Arief