RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Paringin - Tingkat pemenuhan arsip digital kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Balangan menempatkan daerah ini di posisi kedua pada wilayah kerja Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Berdasarkan data rekapitulasi per 10 Juli 2026, implementasi Document Management System (DMS) Balangan mencatatkan skor 86,9. Angka ini selisih 1,1 poin dari Kabupaten Tabalong yang berada di urutan pertama dengan skor 88.
Kini, kedua kabupaten tersebut secara sistem sedang mengejar kategori Sangat Lengkap, kriteria penilaian tertinggi dari BKN terkait kelengkapan dokumen abdi negara.
PIC DMS Kabupaten Balangan, Arswendi Arrisdhira mengatakan, capaian skor ini merupakan akumulasi data yang dihimpun oleh Tim DMS BKPSDM Balangan bersama pengelola kepegawaian di tiap-tiap perangkat daerah.
Proses pemenuhan arsip digital tersebut dilakukan dengan menelusuri dokumen pada sistem kepegawaian internal (SILKa), mencocokkan database SIASN BKN, hingga pencarian arsip fisik seperti Pertimbangan Teknis (Pertek/D2NIP) untuk didigitalkan.
"Kami juga membuka layanan pendampingan bagi ASN yang kesulitan. Cukup membawa dokumen ke BKPSDM, tim akan membantu proses pemindaian hingga pengunggahan ke sistem," jelas Arswendi, Selasa (14/7).
Untuk mengejar sisa target, BKPSDM memantau pergerakan skor setiap SKPD dan membagikannya ke grup komunikasi pengelola kepegawaian. ASN juga diwajibkan mengunggah kekurangan dokumen mereka secara mandiri melalui aplikasi MyASN.
Secara rincian, dari 37 kelompok DMS yang dinilai di lingkungan Pemkab Balangan, 22 kelompok di antaranya sudah menembus skor di atas 90 atau masuk kriteria Sangat Lengkap.
Di tingkat perangkat daerah, Kecamatan Lampihong tercatat sebagai instansi dengan kelengkapan skor DMS tertinggi. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Lampihong, Risnawati menyebut ketertiban arsip ini bergantung pada kepatuhan pegawai menyetor dokumen.
"Implementasi DMS ini menuntut tertib administrasi dan akuntabilitas. Kami berupaya hal ini sejalan dengan koordinasi antar pegawai," kata Risnawati.
Merespons posisi Balangan saat ini, Kepala BKPSDM Balangan, H Sufriannor mengingatkan masih ada ASN di lingkup Pemkab yang skor DMS-nya belum berstatus maksimal. Ia meminta kekurangan dokumen tersebut segera diselesaikan.
"Masih ada kesempatan bagi ASN untuk melengkapi dokumen. Ke depan, DMS akan menjadi fondasi layanan kepegawaian. Ini wajib dipenuhi untuk mendukung program Satu Data ASN," tegas Sufriannor.
Di sisi lain, PIC DMS Kantor Regional VIII BKN untuk Kabupaten Balangan, Dian Susanti menargetkan instansi dari Kalimantan Selatan bisa menyentuh status maksimal dalam waktu dekat.
"Harapan kami Balangan dan Tabalong bisa menjadi instansi pertama di wilayah kerja Kantor Regional VIII BKN yang berhasil meraih kategori Sangat Lengkap," pungkasnya.
Editor : M Oscar Fraby