RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BARABAI – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Pemkab HST) mulai menyusun arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Salah satu sorotan dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027 adalah proyeksi penurunan pendapatan daerah hingga Rp296,06 miliar dibandingkan target APBD 2026.
Hal itu disampaikan Bupati HST Samsul Rizal dalam rapat paripurna DPRD HST, Kamis (9/7/2026), saat menyampaikan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027.
Bupati mengatakan pendapatan daerah pada 2027 diproyeksikan sebesar Rp1,46 triliun, turun dari target APBD 2026. Meski demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat menjadi Rp259,14 miliar. Sementara itu, pendapatan dari dana transfer pemerintah pusat diperkirakan sebesar Rp1,07 triliun, sedangkan transfer antar daerah sekitar Rp120,18 miliar.
Di sisi lain, pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp15,5 miliar, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp45,27 miliar.
Akibat penurunan pendapatan tersebut, Pemerintah Kabupaten HST juga menyesuaikan kebijakan belanja daerah. Total pagu belanja pada 2027 diproyeksikan sebesar Rp1,90 triliun, turun sekitar Rp308,31 miliar dibandingkan APBD 2026.
Alokasi itu terdiri atas belanja operasi Rp1,48 triliun, belanja modal Rp216,04 miliar, belanja tidak terduga Rp10 miliar, dan belanja transfer Rp196,97 miliar.
Samsul Rizal mengakui struktur belanja daerah masih didominasi belanja operasi sehingga ruang fiskal untuk pembangunan fisik masih terbatas. Karena itu, pemerintah akan menetapkan skala prioritas agar anggaran yang tersedia mampu mendukung target pembangunan daerah.
Untuk tahun 2027, tema pembangunan Kabupaten HST ditetapkan "Penguatan Daya Saing SDM dan Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkesinambungan, serta Tata Kelola Pemerintahan yang Berakhlak." Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perekonomian daerah, dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Dalam rancangan tersebut, pemerintah juga memproyeksikan defisit anggaran sebesar Rp450,5 miliar. Defisit itu direncanakan ditutup melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, disertai penyertaan modal daerah sebesar Rp10 miliar sehingga keseimbangan anggaran tetap terjaga.
"Kami berharap pembahasan KUA dan PPAS bersama DPRD dapat berjalan lancar sehingga kesepakatan dapat dicapai sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan" pungkasnya.
Editor : Fauzan Ridhani