RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Barabai-Anggaran belanja daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) pada 2027 dipastikan lebih ketat. Pendapatan daerah diproyeksikan hanya Rp1,46 triliun, berkurang Rp296,06 miliar dibanding target APBD 2026.
Penurunan terbesar datang dari dana transfer pemerintah pusat yang selama ini menjadi andalan keuangan daerah. Pos ini diproyeksikan turun Rp187,13 miliar menjadi Rp1,07 triliun.
Tidak hanya itu. Transfer antardaerah juga menyusut, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah anjlok dari Rp45,27 miliar menjadi hanya Rp15,5 miliar.
Satu-satunya kabar baik datang dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik tipis menjadi Rp259,14 miliar, meski kenaikannya hanya sekitar Rp125 juta dari target tahun ini.
Kondisi yang mengecil di sisi pendapatan otomatis menekan sisi belanja. Total pagu belanja daerah 2027 diproyeksikan Rp1,90 triliun, turun Rp308,31 miliar dibanding APBD 2026.
Belanja operasi masih mendominasi dengan angka Rp1,48 triliun. Sisanya dialokasikan untuk belanja modal Rp216,04 miliar, belanja transfer Rp196,97 miliar, dan belanja tidak terduga Rp10 miliar.
Besarnya porsi belanja operasi membuat ruang untuk pembangunan infrastruktur fisik semakin sempit. Ini sebuah tantangan yang diakui sendiri oleh Bupati HST Samsul Rizal.
"Kita menyadari bahwa ketersediaan anggaran kita masih jauh dari kata cukup. Karena itu kita dituntut benar-benar tajam dan bijak dalam menentukan skala prioritas pembangunan," ujarnya, Jumat (10/7/2027).
Dilihat dari kalkulasi pendapatan dan belanja, terjadi defisit anggaran sebesar Rp450,5 miliar. Lubang ini rencananya ditambal menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp440,50 miliar ditambah penyertaan modal daerah Rp10 miliar, sehingga anggaran tetap bisa diseimbangkan.
Meski fiskal makin terbatas, Bupati HST tidak mau sekadar bertahan
"Setiap program dan kegiatan harus dianggarkan berdasarkan skala prioritas. Orientasi utama kita adalah memastikan terpenuhinya urusan pemerintahan wajib, pelayanan dasar publik, serta pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM)," tegas Samsul Rizal.
Tema pembangunan 2027 yang diusung adalah penguatan daya saing sumber daya manusia dan perekonomian daerah yang inklusif dan berkesinambungan, serta tata kelola pemerintahan yang berakhlak.
Fokus diarahkan pada tiga pilar — peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perekonomian daerah yang inklusif, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.
Samsul Rizal berharap pembahasan KUA dan PPAS antara eksekutif dan legislatif bisa tuntas tepat waktu, dengan kesepakatan ditandatangani paling lambat minggu kedua Agustus 2027.
"Ini Sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah," pungkasnya.
Editor : Arif Subekti