RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Pelaihari - Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala) mendesak PT PLN segera menuntaskan persoalan tegangan listrik rendah yang masih dikeluhkan warga di sejumlah kecamatan.
Desakan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Tanah Laut, Muhammad Yusuf AR, pada Senin kemarin.
“Keluhan paling dominan adalah tegangan listrik yang tidak stabil. Ini berdampak langsung pada aktivitas masyarakat dan merusak peralatan elektronik,” kata Yusuf, Selasa, (7/7/2026).
Menurut Yusuf, Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Pelaihari perlu melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kondisi jaringan listrik. Ia juga meminta adanya pemetaan titik-titik yang mengalami tegangan rendah sebagai dasar penanganan prioritas.
Hasil pemetaan tersebut, kata dia, harus diikuti langkah konkret, seperti penambahan gardu distribusi, tiang listrik, serta penguatan jaringan di wilayah yang membutuhkan.
Komisi III memberi tenggat waktu hingga akhir Juli 2026 kepada ULP PLN Pelaihari untuk menunjukkan progres perbaikan. DPRD akan mengevaluasi hasilnya dalam rapat lanjutan.
“Jika belum ada tindak lanjut signifikan, kami akan berkoordinasi dengan PLN di tingkat lebih tinggi, mulai dari UP3 Banjarmasin hingga Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah,” ujar Yusuf.
Dalam rapat itu, sejumlah kepala desa juga menyampaikan keluhan lain, antara lain lambatnya perluasan jaringan listrik serta kebijakan penyegelan meteran pelanggan yang dinilai lebih cepat dibanding penyelesaian gangguan layanan.
Manajer ULP PLN Pelaihari, Hudaiby Hibban, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan. Namun, sebagian persoalan akan diteruskan ke manajemen di atas karena berada di luar kewenangan ULP.
“Kami akan tindak lanjuti sesuai kewenangan dan meneruskan ke tingkat yang lebih tinggi,” kata Hudaiby.
Editor : Sutrisno