RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Martapura - Kasus paparan radikalisme via grup WhatsApp yang menimpa anak 14 tahun di Kabupaten Banjar memantik alarm bahaya dari parlemen daerah.
DPRD setempat menilai fenomena yang dialami remaja di Kecamatan Tatah Makmur tersebut, sebagai bukti nyata adanya ketimpangan proteksi digital atau adaptation gap di lingkungan masyarakat.
Anggota DPRD Kabupaten Banjar, M Ali Syahbana, menegaskan insiden ini tidak boleh diremehkan sekadar sebagai persoalan individu atau kenakalan remaja semata.
Politisi Partai Gerindra tersebut menilai, kasus ini adalah bukti nyata bahwa daerah sedang menghadapi adaptation gap.
Yakni kondisi di mana terjadi ketimpangan antara masifnya penetrasi teknologi digital, dengan lambannya kesiapan sistem proteksi sosial di masyarakat.
Karena celah itulah, kelompok ekstremis sengaja mengincar ruang-ruang privat yang tidak tersentuh oleh pengawasan orang tua maupun pemerintah.
"Dampak fenomena adaptation gap ini adalah ancaman eksternal yang mengeksploitasi ruang privat digital atau closed-loop communication, yang menjadi titik buta pengawasan publik secara konvensional," tegas Ali Syahbana, Selasa (7/7/2026).
Penanganan Harus Sampai Akar
Meski Ali mengapresiasi ketegasan penegakan hukum oleh Polda Kalimantan Selatan, serta respons cepat pemulihan psikologis oleh Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar, ia mendesak adanya benteng pertahanan jangka panjang yang komprehensif.
Bukan tanpa sebab, Ali Syahbana mengingatkan bahwa keberhasilan penindakan hukum dan pemulihan psikologis yang berjalan hari ini pada dasarnya hanyalah langkah kuratif.
Pemerintah daerah dituntut untuk tidak berhenti di situ, melainkan segera merumuskan solusi pencegahan yang menyentuh akar persoalan dari adaptation gap tersebut.
“Untuk jangka panjang, solusinya adalah penguatan ekosistem kebijakan daerah, termasuk integrasi literasi informasi kritis dalam sistem pendidikan lokal serta pembangunan sistem peringatan dini di tingkat akar rumput,” tegas Ali.
Langkah antisipatif yang terintegrasi ini dinilai sangat krusial, agar generasi muda di Kabupaten Banjar tidak terus-menerus menjadi sasaran empuk infiltrasi kejahatan ideologi di balik layar gawai mereka.
Kejadian ini, lanjut Ali, adalah alarm keras bagi seluruh pihak. Terutama eksekutif, legislatif, dan lingkungan keluarga, untuk segera merapatkan barisan dalam pengawasan di dunia maya.
“Tujuannya satu melindungi generasi muda Banjar dari infiltrasi paham radikal,” lugasnya.
Akses Grup Radikal Diputus
Kasus paparan radikalisme via grup WhatsApp ini, sebelumnya mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Banjar pada Senin (6/7/2026).
Kepala Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar, Erny Wahdini, memastikan pihaknya telah melakukan intervensi maksimal.
Erny menjelaskan, korban saat ini berada di bawah pengawasan ketat tim psikolog dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banjar, beriringan dengan proses hukum di Polda Kalsel.
Saat ini, kondisi anak tersebut mulai menunjukkan perkembangan positif setelah akses komunikasinya dengan kelompok ekstrem tersebut diputus total.
"Alhamdulillah, anak tersebut sudah mulai tenang dan hubungan dengan grup WhatsApp itu sudah terputus, sehingga proses pemulihan dapat berjalan dengan lebih baik," jelas Erny.
Editor : Sutrisno