RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Paringin - Keberadaan Bendung Pitap di Kabupaten Balangan menjadi sorotan. Proyek infrastruktur pengairan yang semestinya membawa manfaat bagi sektor pertanian ini justru dituding oleh masyarakat sebagai biang kerok terjadinya musibah banjir yang kerap merendam kawasan Kecamatan Awayan dan Tebing Tinggi.
Keresahan warga bukan tanpa alasan. Kondisi di lapangan menunjukkan sebuah anomali yang memprihatinkan.
Saat musim hujan tiba, permukiman warga tergenang air yang sangat sulit surut. Ironisnya, di saat yang bersamaan, hamparan areal persawahan yang berada di sekitar kawasan tersebut justru mengalami kondisi yang kurang ideal lantaran tidak mendapat pasokan air memadai.
Rentetan kejadian ganjil yang bertolak belakang ini praktis memunculkan tanda tanya besar. Masyarakat menduga kuat bahwa desain jaringan irigasi Bendung Pitap yang belum sempurna dan ketiadaan sistem buka-tutup pintu air menjadi penghalang utama laju air saat debit sungai sedang tinggi.
Frustrasi dengan kondisi lingkungan yang tak kunjung membaik, warga akhirnya membawa penderitaan ini ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan.
Aduan tersebut langsung direspons serius oleh jajaran wakil rakyat yang menilai ada persoalan tata air di kawasan bendungan yang harus segera dibenahi.
Anggota DPRD Balangan, Syahbuddin, mengungkapkan bahwa keluhan utama yang selama ini disuarakan warga adalah genangan air di permukiman yang lambat surut saat musim penghujan. Kondisi tersebut diperparah dengan minimnya infrastruktur pembuangan air di sepanjang jalur irigasi.
"Keluhan masyarakat ketika banjir, rumah mereka terdampak karena minimnya pembuangan air. Sehingga harapan kami, BWS bisa membikinkan atau memperbanyak pintu air sehingga rumah-rumahan warga tidak tergenang lagi," tegas politisi PKS tersebut.
Ia membeberkan, sepanjang aliran dari Desa Muara Jaya hingga wilayah Awayan yang berjarak sekitar tiga kilometer, infrastruktur pengatur laju air sangat minim. Sejauh ini memang ada pintu air, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak, yakni hanya enam titik.
"Keterbatasan inilah yang diyakini membuat laju pembuangan debit air tertahan secara drastis saat curah hujan tinggi," tambahnya.
Keluhan masyarakat dan desakan keras dari lembaga legislatif ini akhirnya mendapat perhatian penuh dari pihak berwenang.
Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan langsung turun merampungkan peninjauan ke lokasi Bendung Pitap untuk memetakan akar masalah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BWS Kalimantan III Banjarmasin, Sandi Erryanto, memastikan bahwa pihaknya tengah menggodok solusi teknis guna menjawab permasalahan banjir dan kekeringan yang mendera warga.
"Kami akan melakukan evaluasi dari hulu hingga hilir agar penyebab permasalahan dapat diketahui secara menyeluruh," jelas Sandi.
Selain melakukan kajian ulang terkait Daerah Aliran Sungai, Sandi juga memastikan akan ada tindakan fisik yang dieksekusi secepatnya. Pihaknya berencana mensterilkan jalur air dari timbunan lumpur yang selama ini dinilai menghambat aliran.
"Dalam waktu dekat alat berat akan kami turunkan untuk membersihkan sedimentasi sungai sehingga aliran air kembali optimal. Kami juga berharap sinergi bersama DPRD Balangan terus terjalin agar penanganan dapat berjalan lebih cepat dan maksimal," urainya.
Melalui pemetaan langsung dan langkah konkret yang disiapkan oleh BWS tersebut, diharapkan persoalan tata air di Bendung Pitap segera menemui titik terang.
Sebagai pengingat bagi pembaca, megaproyek Bendung Pitap sejatinya merupakan infrastruktur pengairan berskala raksasa yang telah menelan anggaran fantastis pemerintah sejak awal pembangunannya.
Kehadiran bendungan ini pada awalnya sangat diharapkan mampu menjadi urat nadi sektor pertanian Balangan. Proyek ini ditargetkan mampu menyuplai air secara optimal untuk ribuan hektare lahan persawahan guna mendongkrak ketahanan pangan daerah, bukan justru menjadi momok tata air yang mendatangkan musibah banjir bagi warga di sekitarnya.
Editor : Sutrisno