RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, PARINGIN - Keresahan warga terkait dampak Bendung Pitap yang dituding memicu genangan di sejumlah permukiman akhirnya mendapat titik terang. Respons tanggap Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III yang langsung turun tangan menindaklanjuti keluhan tersebut pada Sabtu (4/7/2026) kemarin, langsung menuai apresiasi dari jajaran legislatif Kabupaten Balangan.
Wakil Ketua DPRD Balangan, Saiful Arif secara khusus menilai langkah BWS yang langsung memetakan kondisi di lapangan patut diacungi jempol. Menurutnya, tindakan turun gelanggang ini membuktikan Pemerintah melalui pihak Balai tidak menutup mata terhadap penderitaan warga di wilayah terdampak.
"Tentu kita sangat mengapresiasi gerak cepat kawan-kawan dari BWS Kalimantan III yang langsung mengecek kondisi Bendung Pitap usai munculnya keluhan dari masyarakat. Ini menunjukkan adanya iktikad baik untuk segera merumuskan penyelesaian persoalan tata air di sana," ucap Saiful Arif saat dimintai tanggapan, Minggu (5/7/2026).
Tidak sekadar memantau kondisi fisik bendung, pimpinan dewan ini juga menyoroti manuver strategis BWS yang turut mengawal persoalan penanganan banjir kawasan Banua Anam hingga ke tingkat pusat. Kehadiran pihak balai untuk mendampingi Bappeda Provinsi dan enam kepala daerah menemui Dirjen Sumber Daya Air di Jakarta dinilai sebagai langkah taktis yang krusial.
"Upaya BWS yang ikut mengawal dan memperjuangkan aspirasi penanganan banjir Banua Anam hingga ke kementerian itu sangat kita hargai. Harapannya, manuver ke pusat ini bisa segera membuka keran anggaran untuk solusi penanganan yang lebih komprehensif bagi daerah kita," tambahnya.
Apresiasi serupa turut disuarakan oleh Anggota DPRD Balangan, Syahbuddin. Namun, wakil rakyat yang kerap menerima langsung aduan masyarakat terdampak ini juga memberikan catatan teknis yang dinilai sangat mendesak untuk segera dieksekusi oleh pihak balai di lapangan.
Syahbuddin mengingatkan bahwa langkah cepat tersebut harus berujung pada penambahan infrastruktur pembuangan air di sekitar jalur Bendung Pitap. Pasalnya, infrastruktur yang ada saat ini sangat minim dan diyakini menjadi biang keladi lambatnya genangan surut di permukiman warga Desa Bihara Hilir dan Pulantan.
"Dari Desa Muara Jaya sampai ke wilayah Awayan yang berjarak sekitar tiga kilometer itu cuma ada enam titik pintu. Akibatnya pembuangan air tidak bisa cepat dan air menjadi tertahan," beber politisi PKS tersebut.
Oleh karena itu, ia menitipkan harapan besar agar evaluasi yang saat ini tengah digodok oleh balai benar-benar berujung pada pembuatan fasilitas pintu air baru.
"Sehingga harapan kami, BWS bisa membikinkan atau memperbanyak pintu air agar rumah-rumah warga tidak lagi tergenang saat debit sungai naik," pungkasnya.
Kolaborasi dan kesamaan visi antara lembaga legislatif di daerah dengan pihak balai ini kini menjadi tumpuan harapan bagi masyarakat. Warga menanti sinergi tersebut segera berwujud pada perbaikan tata air di lapangan agar ancaman luapan banjir di musim penghujan tak lagi terulang.
Editor : Fauzan Ridhani