RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Paringin - Senin (29/6) tadi, DPRD Kabupaten Balangan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Rapat ini digelar untuk merespons nasib malang warga di Kecamatan Tebing Tinggi dan Awayan, imbas persoalan Bendung Pitap.
Dampak paling nyata dirasakan warga Desa Bihara Hilir dan Pulantan. Lima tahun lalu, kawasan ini sama sekali bukan zona merah banjir. Namun kini, kondisinya berubah total.
Puncaknya terjadi pada musibah akhir tahun 2025 lalu.
Di saat permukiman warga kebanjiran, areal persawahan di sebelahnya justru kekeringan lantaran tak mendapat pasokan air.
Kenyataan yang bertolak belakang ini praktis memunculkan tanda tanya. Ada anggapan di masyarakat, rentetan musibah ini berkaitan erat dengan proyek saluran primer irigasi Bendung Pitap yang tak kunjung rampung.
Belum lagi soal tidak adanya sistem buka-tutup pintu air. Kondisi ini diduga ikut menghalangi laju air saat debit sungai sedang tinggi.
Dalam RDPU itu, DPRD sejatinya meminta penjelasan dan pertanggungjawaban dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III. Sayangnya, tak ada perwakilan balai yang menampakkan batang hidungnya.
Absennya pihak balai ini sempat membuat dewan geram. Pihak legislatif bahkan mengancam akan melaporkan persoalan ini langsung ke tingkat kementerian.
Rupanya, ketidakhadiran tersebut bukan karena mangkir atau lepas tangan. BWS Kalimantan III akhirnya angkat bicara dan memberikan penjelasan lengkap.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BWS Kalimantan III Banjarmasin, Dr Ir Sandi Erryanto, ST, MT, menepis keras tudingan mangkir. Ia menyebut ada kendala administrasi, yakni waktu undangan yang terlalu mepet.
"Surat undangan RDPU itu baru kami terima hari Sabtu. Sedangkan Senin yang bertepatan jadwal RDPU, kami sudah ada agenda penting di Jakarta," beber Sandi.
Keberangkatan itu pun bukan kunjungan biasa. Tepat saat dewan menggelar rapat, jajaran BWS ternyata sedang mendampingi enam kepala daerah se-Banua Anam menemui Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum.
Agenda pertemuan di kementerian itu justru sejalan dengan keresahan warga dan anggota dewan. Yakni membahas secara menyeluruh persoalan sumber daya air dan mencari jalan keluar atas musibah banjir di Banua Anam.
Terkait persoalan Bendung Pitap, Sandi menegaskan bahwa BWS tidak pernah menutup mata atas penderitaan warga akibat kondisi lingkungan tersebut. BWS terus berupaya maksimal mencarikan solusi terbaik. Khususnya terkait penyelesaian saluran primer irigasi yang selama ini disorot warga.
"Kehadiran kami mendampingi kepala daerah menemui Dirjen SDA di Jakarta adalah salah satu bukti nyata. Kami terus memperjuangkan penyelesaian masalah ini ke tingkat pusat, agar segera mendapat penanganan," pungkas Sandi.
Editor : Sutrisno