RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, AMUNTAI – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) memperkuat langkah pencegahan konflik sosial melalui Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang digelar Bakesbangpol HSU.
Salah satu isu yang mengemuka dalam rapat tersebut adalah pentingnya pengawasan terhadap berbagai potensi konflik sosial di masyarakat, termasuk upaya menjaga ruang publik dari aktivitas yang dinilai dapat memicu polemik.
Rapat yang berlangsung di Kantor Bakesbangpol HSU itu dibuka Kepala Bakesbangpol HSU H. Amberani dan dihadiri berbagai unsur, mulai dari MUI, FKUB, kepolisian, kejaksaan, Dinas Kominfo, BPN, hingga organisasi masyarakat.
Kepala Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya Bakesbangpol HSU, Dr. Harmiati, mengatakan forum tersebut menjadi wadah penting untuk menyamakan persepsi lintas sektor dalam mendeteksi potensi konflik sejak dini.
"Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan dapat menyamakan persepsi dalam mendeteksi berbagai potensi konflik sosial. Setiap persoalan dibahas sesuai tugas dan kewenangan masing-masing agar penanganannya lebih terarah," ujarnya, Jumat (4/7/2026).
Dalam pembahasan, Ketua MUI HSU KH Sa'id Masrawan menyampaikan bahwa hingga saat ini tidak ditemukan aliran menyimpang di wilayah HSU. Ia juga menjelaskan bahwa jemaah asing yang kerap hadir di daerah tersebut merupakan jemaah tablig dari India dan Pakistan yang fokus pada kegiatan dakwah.
Terkait isu sosial, Sa'id menegaskan bahwa MUI memiliki pandangan keagamaan yang jelas terhadap perilaku LGBT dan mengimbau agar tidak ada ruang promosi atau kampanye yang mengatasnamakan kebebasan.
"Jangan memberikan ruang atas nama kebebasan sehingga menjadi sarana promosi. Masyarakat perlu memahami bahwa MUI telah memiliki pandangan yang jelas mengenai persoalan tersebut," tegasnya.
Sementara itu, Dinas Kominfo HSU menyebut aktivitas komunitas waria di wilayah setempat saat ini relatif berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Kasat Intelkam Polres HSU Iptu Agus menambahkan, pihaknya terus melakukan deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk pemantauan terhadap perkembangan kelompok tertentu di wilayah hukum HSU.
Selain isu sosial tersebut, rapat koordinasi juga membahas berbagai potensi kerawanan lain, seperti pengawasan warga negara asing, pencegahan praktik love scamming, dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), konflik pertanahan, hingga penguatan kerukunan masyarakat.
Melalui forum lintas instansi ini, Pemkab HSU berharap seluruh potensi konflik dapat dicegah sejak dini demi menjaga stabilitas keamanan dan keharmonisan masyarakat tetap kondusif.
Editor : Eddy Hardiyanto