RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Paringin - Kekecewaan mewarnai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di gedung DPRD Kabupaten Balangan, Senin (29/6).
Hal itu dikarenakan tak hadirnya Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III.
Padahal, pertemuan tersebut digelar khusus bersama sejumlah instansi terkait untuk mencari jalan keluar atas keluhan masyarakat di sekitar Bendungan Pitap.
Saat ini, warga di sekitar area bendungan merasakan banjir yang semakin parah dan rusaknya lahan-lahan produktif.
Ketua DPRD Kabupaten Balangan, Hj Lindawati, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya atas absennya pihak BWS Kalimantan III, padahal instansi tersebut telah disurati dan diundang secara resmi.
Ia menegaskan, dewan tidak akan diam dan siap mengambil langkah tegas.
"Kami meminta BWS Kalimantan III segera turun ke lapangan dan menyelesaikan persoalan yang dikeluhkan masyarakat. Jika tidak ada tindak lanjut, DPRD siap membawa persoalan ini ke kementerian agar masyarakat mendapatkan perhatian yang semestinya," tegas Lindawati.
Keresahan serupa diutarakan oleh Ketua Komisi III DPRD Balangan, Hafiz Ansyari. Ia membeberkan bahwa kerugian yang ditanggung masyarakat sekitar proyek Bendungan Pitap kini sudah masuk tahap mengkhawatirkan.
"Dampak banjir saat ini semakin parah di beberapa desa. Tidak hanya merendam permukiman, lahan pertanian dan perkebunan masyarakat juga mengalami kerusakan sehingga aktivitas warga ikut terganggu," beber Hafiz.
Sikap pasif dari BWS, lanjut Hafiz, sangat disayangkan. Pihak legislatif mengaku sudah berkali-kali berupaya membuka jalur koordinasi terkait nasib warga terdampak, namun tidak kunjung mendapat kepastian.
"Kami sudah beberapa kali melakukan koordinasi dengan pihak BWS Kalimantan III, namun hingga sekarang belum ada tanggapan maupun langkah konkret. DPRD tidak ingin keluhan masyarakat ini terus berlarut-larut tanpa penyelesaian," pungkasnya.
Hingga berita ini ditulis, Radar Banjarmasin masih berupaya meminta tanggapan dari BWS Kalimantan III.
Editor : Sutrisno