Ketua DPD PDIP Kalsel Muhammad Syaripuddin mengatakan, beragam kebutuhan tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, di sektor pendidikan masyarakat banyak menyampaikan aspirasi terkait pemerataan kualitas pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, akses pendidikan, hingga pemenuhan tenaga pendidik di sejumlah wilayah.
Sementara di bidang kesehatan, aspirasi yang mengemuka berkaitan dengan akses layanan kesehatan yang terjangkau, ketersediaan tenaga medis, fasilitas pelayanan kesehatan, pelayanan BPJS Kesehatan, hingga peningkatan kualitas layanan.
Adapun pada sektor infrastruktur, masyarakat mendorong pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, irigasi, drainase, akses air bersih, sanitasi, serta jaringan listrik dan telekomunikasi, terutama di wilayah pedesaan dan daerah yang masih memiliki keterbatasan akses.
Berbagai aspirasi tersebut dihimpun DPD PDIP Kalsel melalui penjaringan langsung kepada masyarakat, termasuk dalam konsolidasi internal bertajuk Arah Baru yang mengusung semangat politik kerakyatan nyata di luar agenda elektoral.
Selain itu, Bang Dhin sapaan akrabnya, menegaskan, persoalan masyarakat juga semakin beragam, seluruhnya membutuhkan perhatian dan pendampingan.
Ia mencontohkan, DPD PDIP Kalsel telah melakukan advokasi terhadap sejumlah persoalan masyarakat, di antaranya bagi masyarakat adat Pegunungan Meratus.
Kemudian, masyarakat Pulau Panci di Kotabaru terkait status tanah dalam kawasan hutan, hingga warga Desa Rantau Bakula, yang terdampak aktivitas pertambangan.
"Seluruh aspirasi yang diterima tidak berhenti sebagai catatan semata, melainkan menjadi bahan perjuangan politik PDIP melalui komunikasi dengan pemerintah maupun pemangku kepentingan sesuai kewenangannya," ujarnya, Jumat (26/6/2026).
Ia menegaskan, partai politik memiliki fungsi sebagai jembatan antara kepentingan masyarakat dengan proses pengambilan kebijakan.
Karena itu, politik tidak boleh berhenti pada aktivitas elektoral maupun perumusan kebijakan semata, tetapi harus diwujudkan melalui kehadiran nyata di tengah masyarakat.
"Bagi kami, ruang aspirasi merupakan bagian dari kerja-kerja kerakyatan. Melalui ruang ini masyarakat dapat menyampaikan keluhan, memperoleh pendampingan, sekaligus mendapatkan solusi atas persoalan yang dihadapi," katanya.
Anggota DPRD Kalsel itu juga meminta seluruh anggota Fraksi PDIap di DPRD kabupaten/kota memaksimalkan fungsi reses sebagai ruang dialog bersama masyarakat.
"Kami selalu menekankan agar reses tidak sekadar menjadi agenda formalitas. Reses harus menjadi ruang dialog yang hidup sehingga aspirasi yang dibawa ke lembaga legislatif benar-benar lahir dari kebutuhan rakyat," tutupnya.
Editor : Sutrisno